BP3TKI Fasilitasi 563 TKI yang Dideportasi

oleh

PONTIANAK – Perubahan UU no 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU no 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menjadi babak baru dalam pelindungan pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan nawacita Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam nawacita yang pertama, Negara hadir untuk melindungi rasa aman pada seluruh warga negaranya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP3TKI Pontianak harus memastikan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di luar negeri harus aman.

“Terlindungi dan terjamin mulai dari proses Pra Penempatan, Penempatan hingga Pasca Penempatan,” ujar Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan, Andi Kusuma Irfandi, Selasa (17/04/18).

Sepanjang triwulan I, BP3TKI Pontianak sudah menangani 563 WNI/PMI bermasalah yang di deportasi.

“Dari 563 yang ditangani oleh BP3TKI Pontianak melalui P4TKI Entikong, 75 WNI/PMI bermasalah ini diikutsertakan dalam kegiatan Poros Perbatasan yang melibatkan instansi yang berada di PLBN Entikong,” paparnya.

Dijelaskannya, dalam kegiatan ini, para WNI/PMI bermasalah diberikan materi Trauma Healing oleh KKP, pemberian Motivasi oleh LSM Anak Bangsa, pembekalan Bela Negara oleh Polsek Entikong dan Koramil Entikong, Perlindungan dan Penempatan PMI oleh BP3TKI Pontianak, materi Kewirausahaan oleh ULKI Entikong, Keimigrasian oleh Kanim Kelas II Entikong serta Informasi Kepulangan PMI dilaksanakan oleh P4TKI Entikong.

Dari 75 WNI/PMI yang mengikuti program Poros Perbatasan, 14 orang disalurkan BP3TKI Pontianak untuk bekerja di dalam negeri melalui PT. Duta Nusa Lestari yang sudah berkomitmen mendukung program ini.

Selain penanganan WNI/PMI Bermasalah yang di deportasi, BP3TKI Pontianak menangani 42 WNI/PMI yang terkena program repratiasi oleh KJRI Kuching selama triwulan I 2018.

Program pemberdayaan bagi PMI Purna maupun Keluarga PMI, sepanjang triwulan I 2018, BP3TKI Pontianak sudah melatih 50 PMI purna maupun keluarganya di Rasau Jaya, Kubu Raya, Ke 50 peserta di latih kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ke 50 peserta ini dididik wirausaha dalam tanaman hidroponik dan makanan olahan jagung yang terbagi dalam dua kelompok wirausaha.

Setelah pelatihan wirausaha terintegrasi, BP3TKI Pontianak melaksanakan monitoring secara berkala melalui tatap muka dan komunikasi via media sosial (group whatsapp,-red)

Pengaduan PMI bermasalah yang masuk ke crisis center BP3TKI Pontianak sebanyak 12 pengaduan sepanjang 2018.

Dari 12 pengaduan, delapan diantaranya diadukan oleh PMI non prosedural sedangkan empat diadukan oleh PMI prosedural.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Pontianak, Ahnas, mengatakan sampai saat ini, pengaduan yang sedang diproses sebanyak empat pengaduan.

Dimana dua diantaranya pengaduan klaim asuransi kepada konsorsium Asuransi PMI serta satu permintaan santunan dari PMI non prosedural kepada pihak pengguna di Malaysia dan perawatan terhadap WNI/PMI Bermasalah yang mengalami gangguan mental. (jon)