Terbitkan Sertifikat Diduga Palsu, BPN Dituntut Ganti Rugi oleh Warga

oleh
Dedi Irwandi saat menunjukan sertifikat diduga palsu yang dikeluarkan BPN. Foto : Indra

SANGGAU – Carut marut penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Seperti yang dialami Dedi Irwandi warga Kota Sanggau saat mengadu ke sejumlah awak media, Jumat (13/04/2018).

Akibat tidak profesionalnya BPN Sanggau, dirinya harus menanggung kerugian Rp150 juta karena membeli tanah dengan sertifikat ganda.

Dedi menceritakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2016 saat dirinya membeli sekapling tanah bersertifikat lengkap dengan salah seorang warga Sanggau di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bunut. Sertifikat tersebut diterbitkan tahun 2013 oleh BPN dan dibeli Condro S yang dijual kepada Sudyanto.

“Saya beli dengan Sudyanto tahun 2016. Setelah mau buat akta jual beli ternyata oleh Notaris bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki,” katanya bercerita.

“Saya awalnya tidak percaya kalau sertifikat yang dikeluarkan BPN itu palsu. Saya cek ke Notaris yang ngeluarkan akta jual beli juga asli, saya tanya ke kawan BPN pun katanya asli. Memang betul sertifikatnya asli, tapi anehnya ada orang lain yang juga punya sertifikat yang sama,” tambahnya.

Namun, setelah tanah dibeli dan hendak didirikan bangun, ternyata ada orang Pontianak yang komplain.

“Waktu itu juru ukurnya pak Asri, Kepala BPNnya pak Herman, saya tidak tahu juga kalau ternyata tanah dari orang yang saya beli itu palsu,” ujarnya.

Hal itu baru diketahuinya setelah mendapatkan keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa pemilik aslinya orang Pontianak berdasarkan risalah lelang dari salah satu Bank swasta.

Oleh karena merasa dirugikan, pada tanggal 28 Maret 2018, Dedi mengaku melaporkan kasus ini ke BPN.

“Sudah kita laporkan ke BPN tapi belum ada jawaban. Saya hanya minta tanggungjawab BPN, karena saya dirugikan, karena tanah yang saya beli lengkap dengan sertifikatnya itu palsu,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua LSM Citra Hanura Sanggau, Abdul Rahim, SH meminta BPN profesional menyikapi ini. Jika memang ada dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat ganda, BPN harus tegas menindak anak buahnya yang diduga melakukan pelanggaran dengan menerbitkan sertifikat ganda.

Diakui Rahim, sapaan akrabnya, selama ini Ia sering mendengar kasus seperti ini.

Namun baru kali ini ada yang berani angkat bicara. Apa yang dilakukan Dedi Irwandi adalah suatu kewajaran agar ke depan BPN mampu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap birokrasi yang ada khususnya dalam proses penerbitan sertifikat

“Ini momentum yang tepat menurut saya, agar BPN mampu melakukan perbaikan kinerja. Ambil positifnya saja agar ke depan BPN semakin baik,” pungkas dia.

Sementara itu, Kepala BPN Sanggau saat dikonfirmasi via seluler belum memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Pertanyaan  awak media melalui WhatApps belum dijawab yang bersangkutan. (indra)