Sekda Kapuas Buka Rakor Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2018

oleh
Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas triwulan I tahun 2018. Foto : Irs

KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah triwulan I tahun anggaran 2018 di aula Kantor Bappeda, Jalan Tambun Bungan, Kuala Kapuas, Selasa (10/04/18).

Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Rianova, didampingi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kapuas, Andres Nuah.

Rapat saat itu juga dihadiri ketua dan anggota Komisi II DPRD Kapuas serta para kepala SOPD lingkup Pemkab Kapuas dan instansi terkait.

Pjs Bupati Kapuas Ermal Subhan dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kapuas menerangkan, target pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun lebih dan target pendapatan asli daerah ditetapkan sebesar Rp 97,69 miliar lebih. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kapuas setiap tahun kenaikannya hanya berkisar 15,74%.

“Jadi, ketergantungan pendapatan daerah Kapuas masih sangat besar tergantung dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan sebesar 80%. Untuk itu saya berharap kita terus memacu upaya meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi,” ujar Rianova membacakan sambutan tertulis Pjs Bupati Kapuas, Ermal Subhan.

Lanjut Sekda, pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pada dasarnya merupakan peluang bagi peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk menggali pendapatan dari potensi daerah sendiri.

“Oleh sebab itu pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus kita tingkatkan sebagai sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan,” katanya.

Karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan kerjasama semua pihak yaitu seluruh perangkat daerah baik camat, kepala desa di Kabupaten Kapuas dan instansi vertikal diantaranya Badan Pertanahan Nasional dan notaris untuk meningkatkan perannya dan proaktif dalam mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. (irs)