Jokowi Tinjau Proyek Pembangunan Embung

oleh
Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan embung di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Foto : Humas Sekretariat Kabinet

SUKABUMI – Lokasi Padat Karya Tunai kedua yang dikunjungi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (08/04/18* adalah proyek pembangunan embung di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

Presiden menuju lokasi padat karya mengendarai motor Chopper-nya didampingi Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan para bikers. Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyambut kedatangan Presiden dan mendampingi saat peninjauan ke embung.

Sebagai informasi, pembangunan embung dan tembok penahan tanah sepanjang 92 meter tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2018 tahap I sebesar Rp51.237.750.

Sesuai dengan musyawarah warga, pembangunan dikerjakan secara padat karya tunai (PKT) dengan total upah tenaga kerja sebesar Rp18.265.000. Target pengerjaan pun dilakukan selama 25 hari kerja.

Ubah Daerah Kumuh Jadi Ekowisata

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengapresiasi kreativitas warga di Desa Citarik yang mengubah tempat pembuangan sampah menjadi ekowisata.

“Desa Citarik ini sebelumnya daerah kumuh, banyak sampah, jorok dan bau. Dibantu dari dana desa untuk biaya operasional, kemudian dibikin embung untuk resapan air,” ujarnya usai mendampingi Presiden meninjau program padat karya tunai di Desa Citarik, Minggu (08/04/18).

“Saat ini lagi dalam proses (pembangunan tembok penahan tanah). Ada 110 pekerja yang dibayar Rp80.000 per hari untuk pembantu tukang dan Rp100.000 untuk tukang. Mereka dari warga sekitar. Jadi ini bagian dari padat karya tunai,” tambahnya.

Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan pondok wisata sebanyak 6 unit dengan anggaran Rp89.060.000. Pembangunan tersebut juga dilakukan dengan skema PKT. Besaran alokasi upah tenaga kerja yakni Rp28.299.000 dengan waktu pengerjaan selama 25 hari kerja.

“Mudah-mudahan dengan ini bisa mengubah daerah kumuh dan bau menjadi destinasi wisata. Sampah dikelola memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menteri Eko. (Humas Sekretariat Kabinet)