REI Kalbar Targetkan Bangun 11 Ribu Unit Rumah Bersubsidi di Tahun 2018

oleh
Ketua DPD REI Kalbar, Isnaini (kemeja putih) saat berada di pameran REI Expo 2018. Foto : Dody

PONTIANAK – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Isnaini menyebutkan kebutuhan rumah di Kalbar berjumlah 13 ribu unit pertahunnya, dan ditahun 2018 ini, DPD REI Kalbar berencana akan membangun rumah kurang lebih 11 ribu unit.

“Dari 11 ribu unit itu, untuk stok tahun 2017 sudah dibangun 2.555 unit yang akan segera akad KPR, artinya masih tersisa 8.445 unit lagi, yang belum akad KPR,” ujarnya disela-sela Pameran Properti terbesar di Kalbar, REI Expo 2018 yang berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (30/03/18) sore.

Namun yang menjadi persoalan ditahun 2018 ini, lanjut Isnaini, REI Kalbar terlambat membangun dan merealisasikan akad KPR rumah yang tersisa, karena ada perubahan spesifikasi rumah yang diminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti menggunakan besi 10, pencahayaan, sirkulasi udara, sanitasi, infrastrukstur sarana dan prasarana khusus untuk rumah bersubsidi.

“Detail spesifikasi dan sejumlah aturan tambahannya baru selesai kemarin, rencananya tanggal 6 April 2018 nanti saya akan berkoordinasi dengan DPP REI untuk membahas persoalan spesifikasi baru itu,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pihaknya masih menunggu bank-bank pelaksana untuk menurunkan petunjuk teknisnya ke cabang-cabang di daerah.

“Artinya masih ada sedikit lagi pembahasan, sehingga agak terlambat,” ujarnya.

Isnaini berharap kepada teman-teman pengembang, untuk tetap terus membangun agar ketersedian rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercukupi ditahun 2018.

“Harga rumah tipe 36 bersubsidi ditahun 2018 Rp 142 Juta,” ujarnya.

Terkait dengan kebijakan ekonomi dalam nawacita Presiden Jokowi, Ia sangat senang, karena adanya perhatian dari pemerintah, seperti suku bunga subsidi rumah KPR hanya 5 persen dan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp 4 Juta setiap rumahnya.

“Uang muka rumah untuk PNS dan Polri sebesar 1 persen, sedangkan bagi swasta sebesar 5 persen,” ujarnya.

Ia mengharapkan, agar kedepannya ditahun 2019 untuk rumah KPR bersubsidi tipe 36, harganya dapat dinaikan pemerintah, karena harga material, upah tukang dan lahan saat ini juga telah naik.

“Terutama harga lahan yang naik terus, dan kalau mau mendapatkan keuntungan otomatis pengembang akan mencari lahan yang jauh dari kota, maka kedepannya harga rumah mesti dinaikan,” tutupnya. (Dody)