Isnaini Terpilih Sebagai Ketua DPD REI Kalbar Periode 2018-2021

oleh
Pengurus DPD REI Kalbar periode 2018-2021. Foto : Arief.

PONTIANAK –  Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Kalbar ke-9 yang digelar di Hotel Mercure, Jalan Ahmad Yani, Piontianak, Kamis (29/03/18) kemarin, memilih secara Aklamasi Isnaini, ST sebagai Ketua DPD REI Kalbar untuk masa jabatan 2018 – 2021.

Terpilihnya Isnaini sangatlah  pantas, karena semua tak terlepas atas kerja kerasnya, tanpa mengenal lelah, selama menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD REI, mendampingi Ketua yang lama H. Drs. Sukiryanto.

“Saya sendiri tidak menyangka bisa terpilih untuk memimpin DPD REI Kalbar,” ungkap Ketua DPD REI periode 2018-2021, Isnaini,  ST.

Ia lantas mengucapkan terimakasih atas kepercayaan, yang diberikan oleh seluruh anggota REI Kalbar, dalam melanjutkan estafet kepemimpinan pengurus lama dan berharap kepengurusan yang baru ini dapat bersinergi dengan baik.

”Kerja awal kami adalah mensukseskan Pameran REI Expo 2018 di Pontianak,” ujarnya.

Ketua DPP REI yang lama, Soelaeman Soemawinata memberikan selamat atas terpilihnya Ketua REI Kalbar, M. Isnaini, ST dan segenap jajaran pengurus yang baru.

”Soelaeman berharap pengurus REI yang akan datang supaya  dapat merangkul semua anggota baik yang lama dan juga anggota baru untuk bersama-sama membesarkan organisasi ini,” ajaknya.

Soelaeman menanggapi Surat Edaran Kementerian PUPR yang ditujukan ke Perbankan, merupakan semangat baru bagi perusahaan pengembang.

“Melihat tugas saat ini lebih berat karena harus menyediakan proyek saat itu juga. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu, supaya pengembang bekerja lebih giat dan selalu produktif lagi,” katanya.

Menurut Soelaeman, pada 2017 perusahaan anggota REI telah melaksanakan program dengan membangun sekitar 250 ribu rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dengan keterlambatan sekitar tiga bulan ini kita akan segera evaluasi bersama. Semua tidak terlepas dari keterlambatan Surat Edaran Kementerian,” ungkapnya.

Berdasarkan data per 1 Maret lalu, saat ini ada 3.316 rumah yang merupakan stok tahun 2017, sampai saat ini belum memiliki akad KPR, karena tidak semua rumah yang terbangun di tahun 2017, bisa secepatnya mendapat akad KPR, namun semuanya tidak terlepas dari berbagai proses administrasi dan regulasi, seperti pemecahan sertifikat, sampai pemecahan PBB yang belum tuntas.

“Sekarang tinggal pemerintah serta instansi terkait  yang berbuat untuk properti, seperti kita ketahui saat ini semua lembaga pemerintah sedang berbenah serta meningkatkan pelayanan, walaupun kami akui masih banyak keterbatasan. Tapi kami optimis, bahwa kendala administrasi dan regulasi yang dibuat oleh lembaga pemerintah, dapat segera dituntaskan”, pungkasnya. (Arief)