Karolin Berkomitmen Percepat Pembangunan Dry Port Entikong

oleh
Calon Gubernur Kalbar dengan nomor urut dua, Karolin saat berdialog dengan masyarakat di Sanggau. Foto : Istimewa

SANGGAU – Calon Gubernur Kalbar  dengan nomor urut dua, dr. Karolin Margret Natasa menggelar kampanye dialogis di Kabupaten Sanggau, Rabu (21/03/18).

Dalam orasi politiknya dihadapan masyarakat setempat, Karolin berkomitmen mendorong percepatan pembangunan pelabuhan darat (dry port) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau.

“Namun, saat ini, ada kendala dimana jalur akses kendaraan kargo untuk keluar masuk Indonesia-Malaysia belum bisa dibangun,” ujar Karolin.

Ia  menjelaskan, untuk membangun jalur itu harus dilakukan pemotongan bukit di batas Entikong-Tebedu, dan hal itu belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi kembali dengan pemerintah Malaysia dalam pelaksanaannya.

“Diperlukan koordinasi lintas pemerintahan, baik dengan Malaysia, pusat, dan daerah,” tegasnya.

Ditambahkan Karolin, selain memerlukan koordinasi dari pemerintah pusat dan negara tetangga, dorongan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan.

“Ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita dalam mempercepat pembangunannya,” terangnya.

Karolin menyebutkan, saat Ia menghadiri peresmian PLBN Entikong pada 2017 lalu, PLBN masih berfungsi sebatas pos lintas batas manusia.

“Saat itu, belum ada persiapan mengenai lalu lintas barang. Padahal, kegiatan ekspor impor di kawasan tersebut sangat besar nilainya,” ujarnya.

Disebutkannya lagi, dalam proyek pembangunan dry port tersebut pun akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung, termasuk semacam area makan yang juga berfungsi sebagai showcase produk-produk unggulan dari Kalimantan.

Dengan demikian, lanjut Ia, dry port ini juga akan berfungsi sebagai sarana promosi produk-produk unggulan Indonesia.

“Apabila nantinya dry port sudah bisa difungsikan, maka harapan besarnya adalah kegiatan ekspor impor di kawasan tersebut dapat lebih meningkat,” ujarnya.

Indonesia akan lebih banyak mengekspor khususnya melalui jalur ini.

“Kita tahu, di bawah Pemerintah Jokowi-JK sangat mendukung,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian PU, diungkapkan Karolin, untuk proses pembebasan lahan dan pembangunan dry port Entikong sudah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBN 2017 senilai Rp 9,2 miliar.

“Kemudian, pembangunan tahap I juga menggunakan dana APBN 2017 senilai Rp 48,725 miliar,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pembangunan tahap II PLBN Entikong dilakukan dengan dana APBN 2017 senilai Rp9,46 miliar.

“Sedangkan, pembangunan tahap III dilakukan dengan dana APBN 2018 senilai Rp76,46 miliar,” ujarnya.

Upaya untuk memaksimalkan PLBN yang ada di Kalbar, jelas Karolin, merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di Kalbar.

“Harapan kita jika ini semua sudah selesai, tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalbar,” tuturnya. (rilis)