Belum Ada Road Tax Aruk, Legislator Ini Sebut Bubarkan Saja BNPP

oleh
PLBN Aruk di Kabupaten Sambas. Foto : rls

PONTIANAK – Pembangunan megah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas masih menyisakan persoalan tersendiri bagi masyarakat yang keluar masuk pintu perbatasan. Persoalan itu kata H. Subhan Noor, Anggota DPRD Provinsi Kalbar adalah terkait Road Tax di Aruk Sambas.

Hal inilah yang selalu dipertanyakan kata Subhan, Pemerintah Provinsi sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat, dalam melakukan perencanaan sangat amburadul serta lamban dalam merespon keinginan masyarakat di Kabupaten Sambas.

“Coba kita lihat dan analisa secara logika, masyarakat Sambas terbanyak dan terbesar bekerja sebagai TKI di Malaysia. Kenapa Badau yang di dahulukan sementara Badau sepi dari perlintasan. Kalau bisa, Badau dan Aruk harus punya Road Tax, kalau tidak ya Badau juga jangan ada Road Tax,” ujarnya, Minggu (11/03/18).

Kata dia, masalah regulasi, pelayanan publik ini juga sangat lambat untuk direspon oleh Pemerintah Pusat.

Banyak hal yang sudah di rencanakan dengan matang menyangkut status, bagaimana membangun perekonomian, sampai sekarang 20 tahun lebih.

Makanya badan nasional pengelola perbatasan ini harus respek.

“Saya minta bubarkan saja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) karena aspek perencanaannya yang sangat amburadul,” tegas dia.

Dijelaskan Subhan, persoalan tersebut sudah berkali-kali, Ia sampaikan bahwa perbatasan ini harusnya dikelola setingkat Menteri Koordinator.

Susahnya di Indonesia, adalah masalah koordinasi antar instansi. Karena setiap instansi punya gengsi sendiri-sendiri. Coba lihat di lapangan, banyak persoalan perbatasan yang perlu dibenahi. Termasuk peningkatan status PLBN Aruk.

Selalu alasan Road Tax adalah wewenang pusat, alasan yang tidak realistis. Keinginan masyarakat yang tidak pernah tersampaikan oleh Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat.

“Jika dilihat dari jumlah penduduk Sambas yang bekerja di Malaysia, keluar masuknya kendaraan, mengapa Badau dulu yang dapat Road Tax. Sementara Aruk tidak. Dengan adanya Raod Tax ini, tentunya akan memudahkan warga Sambas untuk bekerja di Malaysia,” paparnya.

Sekarang kata dia, aspek perencanaan dan regulasinya tidak seiring dengan apa yang diharapkan. Inlad Port yang menjadi harapan masyarakat sampai sekarang saja tidak pernah terealisasi. Semua barang harus masuk melalui Entikong, sementara Aruk dibiarkan begitu saja.

“Menjadi lucu, apa hasil dari Sosek Malindo di Singkawang tersebut?,” tanya dia.

Ia juga menyesalkan, Menteri Perhubungan mengirim pejabat eselon IV yang jelas tidak bisa memberikan suatu keputusan yang berarti. Ini artinya, Pemerintah Pusat setengah hati dalam mengurus masalah perbatasan.

Masyarakat Kabupaten Sambas jangan diajarkan tentang NKRI Harga Mati. Warga tetap setia dengan NKRI, tetapi jangan sampai harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas ini diabaikan begitu saja.

“Kunci pembangunan adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi, di depan mata bahwa negara tetangga ini lebih makmur dari kita,” pesan dia. (jon)