Stop.! Penganiayaan Guru, Saatnya PGRI Tegakan Marwah Guru

oleh
Ilustrasi

PONTIANAK – Kasus penganiayaan terhadap Lastini (50), guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 31 Meliau Emplasmen PTPN XIII Gunung Meliau, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau yang terjadi Kamis (01/03/18) beberapa hari lalu, diketahui dilakukan oleh SU salah satu karyawan Kebun PTPN XIII Gunung Meliau.

Akibat dari penganiayaan ini, korban mengalami luka sobek pada bagian hidung. Pelaku sendiri merupakan warga Dusun Kedondong, Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

Penganiayan terhadap Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini mendapat kecaman dari H Miftah Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Persatuan Pembangunan belum lama ini.

Ia meminta pada aparat kepolisian, supaya pelaku penganiayaan yang tidak manusiawi tersebut diproses hukum dengan tegas.

“Bahkan kalau bisa, pelaku dijebloskan ke penjara seumur hidup. Pelaku ini dinilai sangat kurang hajar dan tidak berterima kasih pada guru yang telah mendidik anaknya di sekolah tersebut,” tegas dia.

Ia mengingatkan, Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dan jangan diperlakukan dengan semena-mena. Apapun alasannya kata H. Miftah, kalau main hakim sendiri oleh oknum orang tua siswa tersebut, adalah tindakan kriminal murni.

Bahkan kata dia, jangan biasakan ada kata damai atau diselesaikan secara kekeluargaan bagi penganiaya Guru. Akan menjadi suatu kebiasaan, bagi pelaku-pelaku lainnya usai melakukan penganiayaan dan dengan kalimat damai kasusnya hilang begitu saja tanpa proses hukum.

“Proses hukum harus tetap berjalan, segera masukan ke penjara bagi orang tua siswa yang melakukan penganiayaan,” pinta dia.

Terkait siswa yang bersangkutan lanjut dia, juga harus diambil tIndakan tegas dan keras. Bagaimana mau jadi anak yang pandai, anak yang berprestasi di sekolah, jika di cubit dan dijewer saja langsung melapor pada orang tuanya.

“Oleh karenanya, aparat penegak hukum menindak dengan tegas. Tidak pandang bulu, siapapun dia dan apapun pangkatnya. Kalau memang salah, harus diproses dengan hukum,” ujarnya.

Lanjutnya lagi, inilah saatnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk bersatu melakukan langkah-langkah kedepan dengan konkrit dalam menjaga marwah, harkat dan martabat kaum Guru.

Ia juga akan meminta Komisi V DPRD Provinsi Kalbar untuk memanggil Dinas Pendidikan baik tingkat Provinsi maupun seluruh Kabupaten.

“Termasuk Ketua PGRI Kalbar dan perwakilan dari Kabupaten, untuk membicarakan langkah-langkah supaya tidak terjadi lagi penzoliman dan pemukulan terhadap para Guru khususnya di Kalbar,” pungkasnya. (jon)