Tiga Purnawirawan TNI AD “Ngadu” Ke DPRD Kalbar

oleh
Tiga Purnawirawan TNI AD Mengadu Ke DPRD Kalbar diruang komisi V, DPRD Provinsi Kalbar

PONTIANAK – Tiga orang purnawirawan TNI AD, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (28/02/18) mengadukan perihal mereka pada Komisi V DPRD Provinsi Kalbar.

Mereka, datang untuk meminta solusi karena sering mendapat surat dari Kodam XII/TPR, untuk segera mengosongkan  rumah dinas yang sudah lama tempati di Asrama Jenderal Gatot Subroto

Rosidi, Purnawirawan TNI AD menjelaskan, sejak tahun 1972 pada masa kepemimpinan Panglima Sumardi, para purnawirawan sudah menempati rumah dinas yang diperuntukkan untuk prajurit yang tidak memiliki tempat tinggal kala itu.

“Kami sering mendapatkan surat dari Kodam XII, yang inti isinya menyuruh pergi,” ujarnya.

Ia mengesalkan sikap dari pihak Kodam XII telah berkali-kali meminta purnawirawan ini untuk meninggalkan rumah dinas itu tanpa adanya solusi lainnya, padahal purnawirawan ini dulunya juga merupakan TNI yang sudah lama menempati rumah itu.

“Karena sudah sangat lama, sudah banyak purnawirawan yang almarhum, jadi cukup banyak pula yang menempati rumah itu adalah Warakawuri janda dari para tentara,” kata dia.

Ia memaparkan, karena para purnawirawan beserta keluarga ini terus mendapat surat dari kodam untuk tidak lagi menempati rumah dinas tersebut, maka sebanyak 52 orang purnawirawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun kasasi mereka ditolak oleh MA.

“Yang menggugat ini sebanyak 52 orang, anehnya yang tidak menggugat tidak suruh keluar, karena kami terus di seluruh keluar dari rumah, maka dari itu kami mengadu ke DPRD Kalbar,” ungkap dia.

Ia berharap, setelah adanya pengaduan ke DPRD ini ada solusi terbaik untuk mereka baik bersifat ganti rugi, maupun solusi lainnya dari pihak Kodam.

“Setidaknya kami bisa di perhatikan, jika dipandang dari hukum, kan bukan dia (Kodam XII) yang ngusir, kan harus ada dari pihak pengadilan,” terang dia.

Sementata itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid mengatakan, pihaknya akan berupaya  mencarikan solusinya, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak Komisi I DPRD Provinsi Kalbar

“Kami juga akan mencoba untuk hearing dengan pihak kodam XII Tanjungpura, untuk menyampaikan keluhan dari purnawirawan dan mudah-mudahan ada solusi terbaik,” kata Markus Amid

Kata dia, pada dasarnya purnawirawan ini bukan tidak taat hukum dan aturan, namun lantaran rumah dinas ini sudah ditempati sejak lama oleh purnawirawan, bahkan berdasarkan informasi yang diterimanya rumah dinas ini tidak pernah mendapatkan anggaran perbaikan baik dari pemerintah maupun dari Kodam XII Tanjungpura sendiri.

“Selama ini mereka (purnawirawan) memperbaiki sendiri,selaku warga negara mereka juga patut mendapatkan perhatian,” tuturnya

Sebenarnya kata dia para purnawirawan ini hanya meminta solusi penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mendapatkan perhatian, lantaran mereka juga pernah menjadi prajurit, hingga solusi untuk penyediaan rumah lainnya.

“Pemerintah mempunyai program rumah rakyat sederhana, nah bisa saja Kodam XII join sebagai solusinya,” pungkasnya (jon)