Panwaslu Sanggau Temukan Dugaan Pelanggaran

oleh

SANGGAU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Temuan tersebut disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau, Inosensius saat melakukan suvervisi pengawasan coklit di sejumlah Desa di Kabupaten Sanggau, Jumat (09/02/18).

Dikonfirmasi wartawan via selular, Ino sapaan akrabnya menyampaikan, ada sejumlah Desa yang diduga bermasalah dalam hal pendataan. Temuan tersebut bermula dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang menemukan petugas PPDP yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tata cara dan prosedur.

“Misalnya di Desa Teraju Kecamatan Toba, ada petugas PPDP yang tidak mendatangi rumah-rumah penduduk. Mereka hanya meminta kartu keluarga yang diisi dengan peralatan yang mereka punya tetapi tidak didatangi. Ini jelas menyalahi prosedur.,” kata Ino.

Selanjutnya, ada petugas PPDP di Kecamatan Toba yang belum bergerak sama sekali, tetapi datanya sudah masuk ke PPK.

“Inikan aneh, dia belum bergerak tapi datanya ada di PPK,” ujar dia.

Sementara di Tayan Hulu, dalam form A.A.KWK2 (stiker) yang ditempelkan dirumah-rumah banyak yang penulisannya tidak sesuai fakta.

“Misalnya ada satu rumah yang dibuat disabilitas semua, padahal tidak semua penghuni rumah itu yang disabilitas,” pungkasnya.

Sementara di Tayan Hilir ditemukan ada satu petugas PPDP anggota partai politik.

“Temuan kita lebih banyak kepada petugas PPDPnya. Temuan serupa juga terjadi di Balai. Namun persoalannya sudah ditindaklanjuti dan diproses,” kata Ino.

Berdasarkan temuan ini, dikatakan Inosensius tidak menutup kemungkinan temuan serupa juga terjadi di Desa lain di seluruh Kecamatan.

Untuk itu, dia memerintahkan kepada seluruh PPL melalui Panwascam untuk berkoordinasi dengan petugas PPS mengecek data pemilih.

“Keterbatasan PPL juga menjadi kendala mengawasi PPDP. Untuk itu, Panwaslu memiliki strategi melakukan pengawasan yaitu berkoordinasi dengan PPS mengenai data-data yang sudah dicoklit dan kita mencari 10 rumah warga yang belum didata,” ungkapnya.

Dengan jumlah PPL yang hanya satu orang, Ino mengakui tidak akan mampu mengawasi coklit.

“Idealnya jumlah PPL di Desa-Desa sama dengan PPDP,” tuturnya.

Hari ini, lanjut Ino, Panwaslu Kabupaten mendampingi Panwascam memproses dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPDP.

“Saat ini temuan tersebut sedang diproses oleh Panwascam. Tindak lanjutnya setelah mengumpulkan bukti-bukti dan mengkaji hasil klarifikasi, Panwaslu akan menyampaikan rekomendasi ke KPU. Dan jika ditemukan Desa – Desa yang tidak dicoklit sesuai prosedur maka Desa tersebut kita rekomendasikan coklit ulang.¬†Hanya Desa yang kita temukan saja yang kita rekomendasikan coklit ulang,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sanggau, Sekundus Ritih memberikan klarifikasi atas temuan tersebut.

“Ini persoalan basis data yang kurang dari fakta di lapangan termasuk stiker dan itu sudah kita sampaikan ke Provinsi,” kata Sekundus dikonfirmasi via selular, Jumat (09/02/18).

Dikatakan Sekundus, basis data yang digunakan bersumber dari Dukcapil. Jumlahnya 14.970 sementara relnya hanya sekitar 80 persen.

“Lebih dari 20 ribu KK belum masuk disana. Jadi memang kurang barang itu, dan itu sudah kita sampaikan ke Provins, cuma barang itu harus lelang jadi mereka harus tambah lagii,” katanya.

Terkait dugaan PPDP yang masih anggota partai politik, Sekundus menegaskan bahwa sejak awal perekrutan tidak boleh ada anggota partai politik menjadi PPDP. Jika ada, sebelumnya dia mendaftar harus terlebih dahulu mengundurkan diri.

Namun, Sekundus mengaku secara resmi belum menerima hasil temuan Panwaslu, baru sebatas koordinasi yang memang pernah dibicarakan ke KPU.

“Tapi kemaren kita pertemuan dengan PPK dan sudah saya sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dicek kembali melalui PPSnya karena PPK pun tidak hafal semuanya,” ungkapnya.

Sekundus membantah kemungkinan adanya coklit ulang. Hal itu mengingat waktunya yang sudah mepet yaitu hingga 18 Februari 2018.

“Kalau yang stiker itu hanya untuk ditempel, tapikan proses coklit tetap dilakukan karenakan data KWK itukan sebagai dasar. Kalau nanti dia belum dapat nanti akan jadi bahan catatan dia untuk proses menempelnya lagi, tapi proses pendataan tetap dilakukan. Penempelan stiker itu tidak akan menghilangkan hak warga untuk memilih, karena itu tadi, keterbatasan stiker,” terangnya.

Tidak hanya di Desa Teraju, kata Sekundus, persoalan serupa juga terjadi di hampir semua Kecamatan.

“Bukan hanya Teraju sebenarnya, tapi hampir di semua Kecamtaan terjadi hal yang sama, tapi persoalan ini sudah kami sampaikan ke Provinsi,” tutur dia. (indra)