DPRD Kalbar Buat Usulan Pajak Alat Berat

oleh

PONTIANAK – Aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang pelarangan bagi Pemerintah Provinsi untuk menarik retribusi alat berat pada perusahaan menjadi ganjalan tersendiri.

Oleh karena tidak ada aturan khusus, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar membuat usulan Perda inisiatif.

Perda tersebut, terkait pembangunan jalan khusus dan jalan umum untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang mengangkut beban melebihi tonase.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Thomas Aleksander menjelaskan, dasar dari perancangan perda inisiatif ini, setelah banyaknya aduan dari masyarakat yang masuk ke komisinya.

“Dilihat secara fakta di lapangan bahwa, kondisi jalan kita sudah semakin membaik namun persoalannya adalah ketika berbenturan dengan pertambangan dan perkebunan sawit yang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut,” kata Thomas ditemui di DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (07/02/18) .

Ia menerangkan, saat jalan itu sudah dibangun dengan bagus oleh pemerintah, maka seharusnya perkebunan sawit dan pertambangan harus juga membangun jalan sendiri untuk mengangkut hasil perkebunan maupun hasil pertambangan, Karena kekuatan jalan yang dibangun oleh pemerintah itu hanya berkisar 10 hingga 15 ton.

Sementara Kendaraan angkutan hasil tambang maupun hasil perkebunan kelapa sawit  berisi bahan ini lebih dari 20 ton. Ada yang lebih dari 25 ton, jadi itu mempercepat kerusakan jalan yang dibangun pemerintah.

“Untuk itu, mesti ada aturan khusus atau perda yang mengatur, sehingga ketika terjadi persoalan seperti itu, baik pemerintah maupun pihak terkait lainnya mempunyai landasan dan pedoman, apa yang harus dilakukan,” paparnya.

Selain itu, selama ini alat berat seperti tronton ber plat luar serta tidak bayar retribusi dan sulit ditagih. Dengan adanya Perda tersebut, jika mereka melintasi jalan Provinsi Kalbar harus membayar kepada pemerintah Provinsi Kalbar.

Selain itu, untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan pertambangan dan angkutan perkebunan kelapa sawit maupun angkutan lainnya maka, jembatan timbang harus diaktifkan setiap saat.

“Nanti dalam Perda akan disebutkan nomenklaturnya. Jika mereka melanggar jelas akan diberikan sanksinya, bila perlu cabut izinnya,” kata dia

Gagasan ini kata dia, sebenarnya sudah sejak lama, namun belum mendapat respon yang baik dari pihak terkait,  sehingga pihaknya merancang untuk dijadikan Perda inisiatif.

“Sebenarnya sudah terlambat, sudah berapa triliun uang yang habis untuk membangun jalan dan  jembatan. Tidak pernah kita pertimbangkan dengan matang persoalan ini,” tuturnya

Selama ini ungkap dia, ada sekitar 6000 lebih alat berat masuk ke Kalbar dan Pemerintah provinsi tidak diperbolehkan lagi menagih restribusi.

“Sebelumnya dari hasil alat berat Pemprov masih mendapatkan sekitar Rp 600 an Miliar. Untuk itu, selama mereka belum bisa membuat jalan sendiri, dan melintas dijalan provinsi maka mereka harus memberikan kontribusi ke Pemerintah Provinsi Kalbar untuk meningkatkan PAD,” pungkasnya. (jon