Warga Tanjung Priok Pertanyakan Janji Realisasi Listrik

oleh

SANGGAU – Kepala Dusun Tanjung Periuk, Desa Inggis, Annisah mempetanyakan janji pemerintah daerah dan PT. PLN area Sanggau, terkait realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayah mereka.

Menurut Annisah, janji-janji yang disampaikan tidak pernah ada klarifikasi. Bahkan, ratusan warga Tanjung Periuk diakui Annisah, sudah pernah berdemo di DPRD, namun hasilnya tetap nihil.

“Kami dapat info listrik ditempat kami harusnya terealisasi tahun 2017 kemaren, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Kadus menyampaikan kekecewaannya kepada media, Rabu (31/01/18) siang.

Anehnya, lanjut Kadus, kampung sebelah yang belum masuk daftar di dalam RAB, sudah lebih dulu mendapatkan jaringan.

“Rasanya aneh jak, kami sudah punya RABnya, tapi belum juga terealisasi, bukti RABnya ada saya simpan,” kata Kadus.

Sulitnya akses mendapatkan informasi terkait tertundanya realisasi pembangunan jaringan listrik diwilayah mereka diakui Annisah menjadi salah satu pemicu kekecewaan mereka kepada pihak-pihak terkait.

“Yang jelas kami sampai hari ini kebingungan mau bertanya kesiapa, minta tolonglah bantu kami,” harap Kadus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang ESDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sanggau, Zaenal menjelaskan, pada saat ekspose Manajer Area pada awal 2017 di ruang Bupati, Dusun Tanjung Periuk menjadi salah satu prioritas untuk usulan listrik desa (lisdes) tahun 2017, termasuk hasil komunikasi dengan PT. PLN Area Sanggau.

“Kami juga merasa senang, namun semua keputusannya untuk program lisdes berada di PT. PLN Wilayah Kalbar. Kami baru menerima usulan baru untuk Tanjung Periuk  dan telah direkomendasi pak Bupati. Kami akan segera komunikasi dengan PLN Area dan wilayah yang punya kewenangan untuk pembangunan jaringan listrik ini, dan tanpa usulan barupun kami tetap akan  komunikasikan kembali,” jelas Zaenal.

Dia mengakui, masyarakat Dusun Tanjung Periuk melalui Kepala Desa memang  sudah beberapa kali memperbaharui usulan lisdes.

“Dan terakhir usulan dibuat pada minggu ketiga bulan Januari ini. Usulan itu telah direkomendasi oleh Bupati untuk selanjutnya disampaikan ke PT. PLN (Persero) Wilayah Kallbar dengan tembusan PT. PLN (Persero) Area Sanggau,” ungkapnya.

Namun, untuk kewenangan yang memutuskan program listrik pedesaan ini menjadi domain PT. PLN (Persero) wilayah Kalbar. Pemerintah Kabupaten Sanggau  tetap akan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan baik dengan PT. PLN Area Sanggau maupun PT. PLN Wilayah Kalbar terhadap seluruh usulan masyarakat terhadap listrik PLN.

“Harapan Pemerintah Daerah tahun 2018 ini akan lebih banyak lagi Dusun yang akan diterangi disamping komitmen program    desa berlistrik 100 persen,” tukasnya.

“Mudah-mudahan anggaran program lisdes untuk Kalbar dan untuk Kabupaten Sanggau meningkat tahun 2018 ini, karena selama  ini persoalan kecilnya anggaran menjadi kendala PLN selain rasio pelanggan per KMs,” tambahnya. (indra)