Pasangan Ini Gagal Maju Pilwako Palangka Raya, Lantaran Diminta Uang Miliaran oleh Partai Politik

oleh

PALANGKA RAYA – Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Palangka Raya Jhon Krisli dan Maryono juga mengungkapkan adanya mahar politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Hal ini diungkapkan paslon ini bukan karena kecewa dan gagal maju sebagai salah satu bacalon dalam Pilkada serentak, tapi semata-mata untuk kebaikan politik agar tidak semakin bobrok.

Jhon Krisli, secara blak-blakan menyebutkan Partai Gerindra dan PPP,  yang dipastikan akan mengusung dirinya bersama Maryono, namun berbalik arah memberikan dukungan kepada bacalon lain di detik-detik terakhir. Padahal semua proses tahapan dari DPC, DPD sampai DPP diikuti. Tentu saja dengan kejadian yang menimpa dirinya dan Maryono, merasa  dizalimi oleh partai.

“Kami ingin menjelaskan kepada pendukung kami, tim relawan, keluarga dan semua masyarakat yang memberi support. Memang secara jujur kami katakan hari ini yang sering kawan-kawan sampaikan di media bahwa partai ini seperti lelang, memang ya. Seperti yang dikatakan partai selama ini tidak ada uang mahar, saya bersama dengan Pak Maryono menyaksikan sendiri seperti proyek yang dilelang, harga itu terus naik dari jam ke jam,” kata Jhon kepada awak media, Jumat (12/1/18).

Bahkan Ketua DPRD Kotawaringin Timur ini, mengakui, harga untuk satu kursi mencapai ratusan juta, sehingga jika disuksesi Kota Palangka, ada 6 kursi, maka harus menyiapkan miliaran. Apa yang selama ini digaungkan oleh partai tidak ada mahar dan lain sebagainya, hanya pembohongan publik saja, karena dirinya menyaksikan dan merasakan sendiri terjadi adanya transaksi jual beli.

“Kami yakin terjadinya ini adanya pemodal besar yang bermain dibelakang layar ini bermain untuk mengalihkan dukungan kepada yang lain. Itu yang kami cermati. Sementara PPP disaat itu kami datang pukul 7 malam, tahu-tahunya pada pukul 5 sore sudah mengalihkan dukungannya,” tegasnya.

Tentu saja, hal ini sudah bertolak belakang dengan prinsip partai yang ingin mencari pemimpin yang baik dan memberikan ruang melakukan penjaringan. Tetapi faktanya, semua proses termasuk hasil survei tidak berguna, karena akhirnya uang yang berkuasa. Siapa yang mampu memberikan uang lebih besar, itulah yang mendapatkan rekomendasi.

Bahkan parahnya lagi Gerinda meminta agar membuka rekening bersama mencapai miliaran rupiah, yang tentu saja tidak mau  dipenuhinya. Berbeda jika diminta menyediakan anggaran untuk honor saksi, biaya pembinaan partai masih bisa dimaklumi. Tapi kalau harus menyiapkan anggaran untuk rekening bersama, tentu saja dipertanyakan.

“Saya katakan tidak mungkin saya penuhi dan tidak ada aturannya. Berarti kita dipaksa, ketika nanti kita terpilih, dipaksa untuk korupsi karena sudah mengeluarkan anggaran yang besar. Makanya sekarang banyak kepala daerah yang masuk bui, karena dari awal sudah mengeluarkan tas yang besar,” ujarnya.

Sementara Maryono, membenarkan apa yang dikatakan Jhon Krisli. Tentu saja, ini menjadi keprihatinan bagi demokrasi liberal saat ini..Terlepas itu semua, dirinya mengaku tidak kecewa meskipun gagal menjadi salah satu kandidat disuksesi  Kota Palangka Raya.

Bahkan memberikan ucapan selamat kepada para kontestan yang akan mengikuti Pilkada dan berharap supaya pelaksanaan pesta demokrasi di Kota cantik Palangka Raya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga apresiasi bagi pendukung keduanya.(Tva)