Paripurna DPRD dan Pemkab Barut untuk Propemperda

oleh

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD telah mengadakan paripurna dalam rangka penetapan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di gedung dewan, Kamis (28/12/17).

Wakil Bupati Barito Utara, Ompie Herby mengatakan, peraturan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaran pemerintahan, karena peraturan daerah merupakan peraturan perundang undangan di daerah.
Menurutnya, untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta  sebagai penjabarannya lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi yang mana dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan serta memberi perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.
Mengingat peranan Perda yang demikian lanjut dia, sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka penyusunannya perlu diprogramkan.
Agar kata dia, berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas.
Dijelaskannya, pembentukan Propemperda merupakan pedoman pengendali penyusunan perda yang mengikat antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk Perda.
“Program pembentukan merupakan perda yang telah kita susun dan ditetapkan dengan keputusan Dewan pada hari ini merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana,” kata Ompie Herby.
Sebelum acara dilaksanakan sekretaris DPRD, Inriaty Karawaheni membacakan daftar anggota yang hadir, serta pembacaan beberapa pembentukan perda yang dituangkan dalam program kedepan.
Dalam paripurna tersebut, hanya dihadiri dua belas anggota dan  wakil ketua H Aception sebagai pimpinan sidang. Sedangkan dari eksekutif turut hadir Sekda Jainal Abidin, asisten bidang pembangunan dan belasan kepala SOPD.
Kendati rapat paripurna yang dihadiri separuh anggota dan satu pimpinan, paripurna dianggap memenuhi kuorum, sehingga pembentukan perda disahkan menjadi undang undang yang mulai berlaku tahun 2018. (Bani)