Jelang Pemilu 2019, Ini yang Dilakukan Panwaslu Banjarbaru

oleh

BANJARBARU – Menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum serentak DPR, DPD, Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, panitia pengawas pemilu Banjarbaru membangun koordinasi dengan stakeholder terkait, guna persiapan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 mendatang.

Acara yang diadakan oleh Panwaslu Kota Banjarbaru di Grand Dafam Hotel Banjarbaru, Kamis (21/12/17) itu juga dihadiri oleh Panwascam, Kesbanngpol Kota Banjarbaru, KNPI Kota Banjarbaru, Forum RT/RW, Kejaksaan Negeri, BKPPD, Kasat Intel Polres, Kasat Reskrim, Komunitas Difabel dan media, dengan narasumber dari  Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Aries Mardiono  dan Sekertaris Kesejahteraan Bangsa dan Politik Banjarbaru, Yurlan.

Sekertaris Kesbangpol Kota Banjarbaru, Yurlani dalam penyampaiannya mengatakan, berdasarkan pengalaman dan data pada pemilhan umum tahun 2014 di wilayah Banjarbaru, angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tinggi, dan ini menjadi PR untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingngnya hak pilih dalam pemilihan umum untuk menentukan 5 tahun kedepan Kota Banjarbaru.

“Sesuai dengan data yang ada, pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput mencapai 33 persen, dengan pemilih aktif yang hanya berkisaran antara 50 sampai 60 persen saja,” ungkapnya.

Yurlani melanjutkan, jumlah  pemilih pada Pilgub dan Pilwako berjumlah 148.254 suara, diantaranya 54 persen pemilih aktif,  65 persen suara yang tidak sah, dan golput sebanyak 33 persen.

“Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, ternyata masyarakat beralasan jarak TPS jauh, malas memilih dan tidak memiliki pilihan sama sekali,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Golput lahir pada zaman orde baru, sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Soeharto. Momen golput itulah menjadi kekuatan baru pada perlawanan jaman orde lama, dan golput sekarang adalah golongan yang tidak berpartisipasi dengan pemilu atau tidak peduli.

“Hal ini menjadi tugas berat bagi kita, bagaimana memotivasi masyarakat tentang pentingnya hak pilih dan hak suara kita pada pemilihan umum 2019 nanti, karena kualitas dan kuantitas sangat bergantung pada pemilhan yang akan kita hadapi,” ujarnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Aries Mardiono dalam kesempatannya juga angkat bicara bagaimana untuk menjadi pemilih yang rasional dan membentengi diri agar tidak tergoling pemilih primodial yang terikat.

Lahirnya pemilih primodial ini berasal dari partai sendiri, dan tidak sedikit partai yang memasang calon legislatif dengan figure baru yang dimunculkan tidak diketahui masyarakat.

Untuk itu dalam memilih calon, masyarakat mesti melihat program apa saja yang ditawarkan dan bagaimana pengalamannya dalam bidang politik, serta harus cerdas dan mesti rasional dalan menilai figur tersebut.

“Kalau terkait dengan partisipasi pemilih itu tugasnya KPU, dan untuk meningkatkan pencegahan terhadap pelanggaran pemili mencapai pemilih yang bermartabat dan berintegritas itulah tugas sebagai pengawas. Dilihat dari Kalimantan Selatan yang memiliki budaya yang agamis, banyak cara untuk melakukan itu, seperti ceramah agama, tabliq akbar dan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, pemilu adalah sarana kedaulatan. Disanalah warga negara berdaulat untuk memilih orang yang layak duduk di kursi legislatif dan eksekutif, dan panwascam menjadi ujung tombak dalam mengemban tugas mencapai pemilu yang berkualitas, yang nanti diisi dengan orang orang yang memperjuangkan hak rakyat.

Apalagi pada pemilu 2014 yang lalu, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

“Terkait dengan netralitas PNS, dalam surat edaran ASN terbaru, PNS tidak boleh menyukai atau komen bahkan menshare yang sifatnya politis, misal upload photo calon di media sosial,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Banjarbaru, Ahmad Jajuli membenarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS.

“Waktu pemilu 2014 kemaren, kita juga menemukan PNS yang melanggar aturan itu dan sudah kita laporkan ke instansi terkait, namun tidak ada tanggapan,” ujarnya.

Menurut Jajuli, pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2014 cukup tinggi di Kota BanjarBaru, seperti penyebaran isu sara, pelaporan yang dilakukan oleh rival dari salah satu calon, spanduk dan bendera yang tidak dilepas sesuai dengan peraturan, money politik, pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan lainnya.

Belajar dari Pemilu 2014 kemarin, tahun ini Panwaslu akan menggencarkan sosialisasi Pendidikan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat, agar lebih aktif dalam menggunakan hak suaranya dan membantu pengawasan, serta memiliki keberanian dan kesadaran untuk melaporkan pelanggaran apabila ditemukan.

Jajuli menambahkan, dari data KPU yang diperoleh pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden, tingkat keaktifan masyarakat Banjarbaru mencapai 27 persen dan mengalami penurunan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menjadi 58 persen saja. Dan untuk peserta yang golput 36 persen tidak sah ada 6 persen. (syd)