Hadapi Cuaca Ekstrim BPBD Kalbar Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

oleh
Suasana rapat koordinasi penetapan status tangga darurat bencana alam puting beliung dan tanah longsor di Kalbar. Foto : Arief

PONTIANAK – Dalam rangka rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat bencana alam puting beliung dan tanah longsor di Kalbar,  yang diselenggarakan di Hotel Merpati, Pontianak, Senin (11/12/17), Kepala BPBD Kalbar, TTA. Nyarong mengimbau seluruh jajarannya agar segera menyiapkan administrasi dan teknis dilapangan untuk menanggulangi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Bencana adalah fenomena alam, kita cuma dapat melakukan perkiraan serta prediksi, gejala-gejala apa saja yang akan terjadi,” ujarnya.

Nyarong pun berpendapat dengan penetapan status tanggap darurat ini, maka tidak ada lagi saling tuding tentang siapa yang mesti bertanggung jawab atas bencana yang akan terjadi, jadi dalam rapat kordinasi ini oleh semua pihak terkait, yakni SKPD, serta jajaran dinas BPBD se- Kalbar.

“Nanti implementasinya semua yang hadir dalam rapat kordinasi ini sudah siap dengan tugas sosialisasi, administrasi, serta teknis masing-masing, selama ini kita sudah banyak berhutang budi kepada masyarakat, dalam menanggulangi bencana, semoga dengan rapat kordinasi ini, Pemerintah Provinsi melalui BPBD Kalbar lebih siap dalam penyusunan administrasi, teknis, maupun anggaran dari APBD,” katanya.

Dengan penetapan status tanggap darurat ini, Nyarong berharap ada realisasi dari pemerintah Kota dan Kabupaten, apalagi daerah-daerah yang rawan bencana agar lebih tanggap.

Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Jakius Sinyor menambahkan, dengan penetapan Status tanggap darurat ini, DAD siap mendukung serta membantu Pemerintah Provinsi agar semua berjalan lancar dan berhasil mencapai target melalui dukungan masyarakat.

“Yang penting ada saling kordinasi, informasi dari masyarakat, terutama masalah lahan yang terbakar dan kami juga siap memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi tentang langkah-langkah kebijakan yang akan diambil berkenaan bencana alam di Kota dan Kabupaten,” ujarnya. (Arief)