Perijinan Pacu Pembangunan di Daerah

oleh

MUARA TEWEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPMPTSP) Barito Utara, telah melaksanakan sosialiasi perijinan dan non perijinan dan penyusunan sistem informasi pelayanan publik, Rabu (29/11/17) di aula Bappeda Litbang.

Sosialisasi ini dalam rangka menyebarluaskan untuk peningkatan kualitas pelayanan perijinan terhadap proses dan mekanisme perijinan, serta perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan informasi kepada penerima layanan.

Asisten III Sekda, H Fauzul Risma mengatakan, sosialisasi juga untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus ijin.

Karena kata dia, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengurus ijin tersebut dapat berdampak pada perbaikan pendapatan asli daerah guna membantu kelancaran pembangunan.

Menurutnya, peran perizinan menjadi sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, karena perijinan bisa menjadikan salah satu pemancu pembangunan.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009,  kata dia,  tentang pelayanan publik yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)  nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar tentang penyelenggaraan pelayanan.

“Pada prinsipnya kita akan terus mendorong inovasi perbaikan dan peningkatan pelayanan perijinan di DPMPTSP,  pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” tutupnya.

Kepala DPMPTSP Barito Utara, H Izhar Safawi mengatakan, sosialisasi bertujuan memperkuat koordinasi pemangku kepentingan perijinan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kinerja pemerintah dengan adanya perijinan cepat,  mudah, transparan dan pasti.

Hal ini juga bertujuan sebagai sarana pembelajaran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesejahteraan, sehingga masyarakat mau dan mampu berperan serta dalam setiap program pemerintahan.

Penyelenggaraan pelayanan perijinan, jelasnya,  merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses pelayanan publik.

“Untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang transparan, efisien dan tepat waktu,” pungkasnya. (bani)