Pemkab Kapuas Bersama DPRD Belajar Perda LPPL ke Banyuasin

oleh

KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas dan DPRD akan membahas Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio. Namun sebelum melakukan pembahasan, terlebih dulu dilakukan kaji banding ke daerah lain.

Daerah tujuan kaji banding yang dipilih, adalah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, dimana kabupaten ini telah memiliki Perda tentang LPPL radio. Maksud kaji banding tersebut sebagai dasar dalam membahas Raperda LPPL, dimana diperlukan bahan-bahan maupun referensi aturan terkait sebagai pembanding daerah yang sudah memiliki Perda LPPL.

Kedatangan jajaran Pemkab Kapuas dan DPRD Kapuas ke Kabupatan Banyuasin, Rabu (29/11/17),  disambut Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim ST, MM, MBA bersama jajarannya dan Syahrudin anggota Komisi III DPRD Banyuasin.

“LPPL radio Banyuasin dibentuk lebih condong hasilnya untuk mencerdaskan masyarakat, penyebaran informasi kepada masyarakat, budaya dan edukasi bagi masyarakat,” kata Erwin Ibrahim.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kapuas Nor Alamsyah mengatakan, dengan adanya Raperda LPPL radio dapat menambah PAD daerah. Selain itu, sebagai salah satu media publik dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kapuas baik sosial maupun budaya.

“Kalau kita memiliki Perda LPPL radio maka dapat mendongkrak retribusi daerah kita melalui iklan-iklan maupun kegiatan lain. Selama ini banyak yang ingin beriklan baik dari swasta maupun pemerintahan akhirnya kita tolak karena tidak memiliki dasar hukumnya,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Kapuas, Zahidi, menyatakan, akan mengawal Perda radio sampai menjadi Perda. Ia juga mengatakan secara tegas akan mendukung penuh dalam revisi Perda menara.

“Kami akan mendukung dan mengawal Perda Radio dan revisi Perda menara agar dapat meningkatkan PAD,” katanya.

Ikut juga dalam kaji banding saat itu yakni Sekretaris DPRD Kapuas Drs Salman, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kapuas Drs Hidayatullah M.ikom dan Kabag Hukum Setda Kapuas Krisrop SH. (irs)