Hasil Survei, Isu SARA pada Pilkada 2018 di Kalteng Kembali Mencuat

oleh

PALANGKA RAYA – Berdasarkan hasil survei indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Kota Palangka Raya, kampanye dengan menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan adu domba, yang pernah dipergunakan saat Pilkada sebelumnya, diprediksi akan kembali mewarnai pesta demokrasi 5 tahunan ini.

“Data kerawanan 2,03 di Kota Palangka Raya, perlu diantisipasi dari dimensi kontestasi 2,63.
Penggunaan Gedung Dharma Wanita untuk kampanye, yang merupakan fasilitas negara juga berpotensi kembali terjadi pada Pilkada nanti,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah, Satriadi, di Palangka Raya, Rabu (29/11/17).

Untuk dimensi penyelenggaraan (2,53) perlu diantisipasi integritas penyelenggaraannya. Karena sebelumnya ada kasus pemberhentian tetap terhadap penyelenggara Pemilu Kota Palangka Raya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Disamping terjadi kasus pidana, tiga komisioner Panwaslu Kota Palangka Raya dan satu staf sekretariat pada Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2013 yang terlibat korupsi senilai Rp200 juta.

Tak hanya itu saja, ketersediaan anggaran Pilkada 2018, juga perlu diantisipasi karena terjadi hambatan dalam pencairan akibat kesalahan komunikasi antara Panwas dan Pemda. Tidak adanya lembaga pemantau, CSO dan NGO kepemiluan yang melakukan advokasi dan laporan pengawasan juga berpotensi menimbulkan kerawanan pada dimensi partisipasi.

Dari 11 kabupaten/kota di Kalteng yang akan menyelenggarakan Pilkada, secara umum masuk kategori rawan sedang dan rendah. Kerawanan rendah tercatat di Kabupaten Kapuas, Sukamara dan Barito Utara.

Sedangkan 8 daerah lainnya yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Timur, Murung Raya, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Seruyan dan Lamandau, masuk kategori sedang. (tva)