Pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan di Sanggau

oleh

SANGGAU – Pemerintah Daerah memulai tahap awal pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan. Dimulainya tahapan pemekaran tersebut ditandai dengan persetujuan usulan Raperda tentang Pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan yang akan dibahas pada 2018 nanti. Jika berjalan mulus, paling lambat satu atau dua tahun kecamatan baru itu akan terbentuk.

“Rata-rata berdasarkan yang lalu-lalu, sebenarnya tak terlalu lama, kalau persyaratannya sudah lengkap. Termasuk tidak ada permasalahan dengan ibukota kecamatan, paling setahun atau dua tahun selesai. Artinya Desember 2018 bisa selesai. Sepanjang tidak ada masalah lagi, kalau Kemendagri sudah mengeluarkan kode wilayah kecamatan itu,” kata Alipius, Camat Kapuas, kepada wartawan, Senin (27/11/17).

Itu pun, tambah dia, jika disetujui pemerintah pusat.

“Karena kita tidak tahu apa selanjutnnya kebijakan pusat, apakah ada moratorium. Kalau disetujui prosesnya tidak lama,” lanjutnya.

Begitu pula dengan anggaran, yang dinilainya tak begitu menjadi soal. Pasalnya Camat merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga anggaran bisa diambil dari APBD. Salah satu syaratnya adalah APBD kabupaten tahun berjalan.

“Syaratnya belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen. Karena di perubahan PP 19 tentang pemekaran kecamatan seperti itu. Syarat lainnya adalah minimal sepuluh desa. Per desa rata-rata penduduknya minimal 1500, atau 300 KK,” ungkapnya.

Disinggung terkait rencana ibukota Kecamatan Kapuas Selatan, Alipius menerangkan ibu kota Kecamatan terletak di Desa Lintang Kapuas. Sebagai calon ibukota kecamatan, di sana sudah tersedia lahan yang diperuntukkan bagi Kantor Camat, Polsek dan Koramil.

“Kalau kecamatan itu kan minimal tiga kantor itu harus siap. Selain itu tanahnya harus dari masyarakat yang menyiapkan, dan masyarakat juga sudah siap menyerahkan tanah,” pungkasnya.

Dia menerangkan, untuk Kecamatan Kapuas Selatan nantinya terdiri dari sepuluh desa, yaitu: Nanga Biang, Botuh Lintang, Rambin, Belangin, Lintang Kapuas, Liintang Pelaman, Sungai Muntik, Penyelimau, Penyelimau Jaya, dan Tapang Dulang.

“Sebagian besarnya berada di seberang Sungai Kapuas,” imbuh Alipius.

Untuk di tingkat bawah, Alipius memastikan semuanya sudah clear. Karena untuk mengajukan usulan pembahasan Raperda pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan, harus lebih dulu mengantongi rekomendasi dari Kepala Desa dan Ketua BPD.

“Jadi masing-masing desa sudah membuat BA kesediaan, termasuk kelurahan yang akan dipecah, siap melepaskan yang 10 desa itu. persyaratan itu sudah siap semua,” ungkapnya.

Setelah Raperda itu disetujui, berkas-berkas, termasuk kajian akademik itu akan disampaikan ke Gubernur. Oleh Gubernur nantinya akan dikaji dan dibuatkan usulan ke Mendagri untuk mendapatkan kode wilayah.

“Ini yang kita perlukan, kode wilayahnya. Nanti akan dipelajari Kemendagri berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di perubahan PP 19 itu. Jadi masih panjang lagi. Ini baru tahap awal. Karena tanpa adanya political will dari bupati dan DPRD, salah satu persyaratannya belum terpenuhi,” tuturnya. (indra)