Lima Fraksi Sampaikan Pandangan Terkait APBD Kapuas Tahun 2018

oleh

MUARA TEWEH – Lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara, menyampaikan pendapat akhirnya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2018 pada rapat paripurna IV masa sidang III tahun 2017 di gedung DPRD setempat, Senin (27/11/17).

Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (F-GKKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Rapat paripurna IV masa sidang III tahun 2017 di gedung DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Set Enus Y Mebas dihadiri Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, Wakil Bupati, Drs Ompie Herby, Wakil Ketua I, Hj Mery Rukaini, anggota DPRD, sekda, H Jainal Abidin, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala SOPD dan undangan lainnya

Dalam rapat paripurna tersebut, ke
lima fraksi menyetujui dan menerima rapaerda APBD tahun anggaran 2018 menjadi peraturan daerah (Perda) tentang APBD tahun anggaran 2018 dengan berbagai catatan, masukan dan kritikan.

Fraksi PPP dengan juru bicaranya H. Abri menyarankan agar konsisten program kegiatan yang sudah ditetapkan, dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan alokasi anggaran, transparan, berkualitas dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan  program kegiatan sangat penting untuk mewujudkan efektifitas dan produktifitas, baik kinerja ASN maupun hasil dan manfaat bagi masyarakat,” kata H Abri.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Rujana Anggraini juga menyampaikan pendapat agar setiap OPD sebagai pengelola angaran dalam mengelola APBD hendaknya mengacu pada prinsif efisien, efektif dan dispilin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD 2018.

Fraksi PDIP dengan juru bicaranya Helma Nuari Fernando juga menyampaikan pendapatnya, agar pemerintah harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan program pada tiga skala prioritas yakni pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya.

“Pada tahun terakhir masa pemerintahan saat ini, program-program penting sesuai dengan visi danmisi dalam jangka pendek mesti dapat diselesaikan sebagai tahapan menuju penuntasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” kata Nando panggilan akrabnya.

Fraksi PAN dengan juru bicaranya Lahmudin menyampaikan catatan dan masukan kepada Dinas Pendidikan. Fraksi PAN sangat setuju kalau guru penempatannya harus merata, namun dalam mengeluarkan rekomendasi terkait perpindahan pegawai terutama terhadap pegawai-pegawai fungsional yang bertugas di daerah terpencil, harus melalui kajian dan pertimbangan yang matang.

“Terutama bagi PNS yang sudah menetap dan berkeluarga, karena kekeliruan dalam memindahkan PNS tersebut akan membuat kinerja menjadi kurang baik,” kata Lahmudin.

Fraksi GKKB dengan juru bicaranya Jamilah memberikan cacatan kepada Pemkab Barito Utara untuk menjadi bahan pertimbangan. Salah satu cacatan yang diberikan F-GKKB yaitu terkait dengan defisit anggaran, seharsnya pemerintah daerah juga tidak hanya memikirkan aspek kebutuhan pembiayaan semata, tetapi upaya menekan defisit juga dilakukan dengan meningkatkan penerimaan perpajakan, bukan sebaliknya dengan menekan anggaran pembangunan yang justru mengorbankan kondisi perekonomian yang meyentuh kondisi rakyat. (bani)