Warga Sei Ibo Bengkayang Tuntut PT PSA Ganti Rugi Lahan Plasma

oleh

BENGKAYANG – Sengketa lahan lahan Plasma di kawasan perkebunan kelapa sawit acapkali sering terjadi antara masyarakat setempat dengan para pengusaha perkebunan sawit dibantu oleh oknum aparat desa, serta oknum-oknum yang mempunyai kekuasaan di daerah perkebunan sawit , yang dengan semena-mena mencaplok tanah milik masyarakat adat dan tanah kerajaan.

Hal ini dialami masyarakat Dusun Sei Sibo, Dusun Makbuluh, Desa Belimbing Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Menurut Koordinator masyarakat petani plasma PT. PSA Sei Sibo, Paulus yang didampingi Kepala Dusun Sei Sibo, Okta Gustian, Ketua RT 2, Martin, Ketua RT 1, Herculanus Bogoh, Ketua RT 3 Are dan Hasan, bahwa masyarakat sangat dirugikan karena mengingat usia sawit sudah berusia 9,5 tahun.

Seharusnya tahun 2013 lalu, lahan plasma itu harus sudah diserahkan kepada masyarakat petani plasma, namun sampai tahun 2017, masyarakat belum juga mendapatkan haknya, sehingga sekarang masyarakat petani plasma yang berjumlah seratusan orang dengan luasan 206 hektar, menuntut PT. PSA untuk menghitung serta membayar kerugian masyarakat Petani plasma sejak dari tahun 2013 sampai 2017 ini.

Lebih lanjut dikatakannya, PT. PSA mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemkab Bengkayang pada tanggal 21 Desember 2006 dengan Nomor: 525/2328/HB/XII/2006.

Pada tahun 2006 itu juga, PT. PSA mulai melakukan kegiatan di wilayah Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang dan selesai tanam pada tahun 2008 lalu.

Pada tahun 2007 PT. PSA melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Dusun Sei Sibo dan berjanji akan membangunkan kebun Plasma dan akan dibagikan kepada masyarakat, dimana per KK mendapatkan 1 kapling lahan plasma, membangun jalan untuk masyarakat, membangun prasarana air bersih untuk masyarakat, membantu penerangan untuk masyarakat (memasukkan listrik), membangun sekolah untuk masyarakat, memberikan bea siswa kepada anak-anak yang berprestasi, membantu mengganti rumah masyarakat beratap daun dengan atap seng. Namun janji-janji yang pernah diutarakan saat sosialisasi kepada masyarakat itu ternyata hanya omong kosong belaka.

Kebun sawit plasma yang ditentukan perusahaan bersama masyarakat tersebut sudah dicabut undi pada Sabtu (7 Januari 2007) yang lalu,  namun kebun sawit plasma yang sudah dibagi atau diundi belum juga bisa diambil hasilnya atau dipanen masyarakat, dikarenakan adanya surat himbuan/peringatan dari Camat Lumar (an.Ketua Tim Kerja) Nomor : 500/307.a/Ek-bang tanggal 20/9/2017.

”Kami selaku masyarakat petani plasma akan terus berjuang untuk mencari keadilan, demi mendapatkan kembali hak-hak masyarakat petani plasma ini.  Selama ini juga, kami sudah seringkali melayangkan surat pengaduan ke DPRD Kabupaten Bengkayang, Bupati beserta ke Dinas-dinas terkait di Kabupaten Bengkayang, namun pengaduan kami itu tidak pernah membuahkan hasil,” jelas Okta Gustian.

Sementara itu, Sekjend DPP Komisi Pemantau Pembangunan Kalbar  yang akrab disapa Iwan saat dimintai tanggapannya terkait permasalahan sengketa lahan ini mengatakan, pemerintah daerah kabupaten Bengkayang seharusnya mulai menginventarisir kawasan adat masyarakat setempat.

“Kejelasan status kawasan masyarakat, baik individu maupun komunal akan mencegah munculnya konflik lahan dengan perusahaan,” ungkap Iwan.

Untuk itu, dirinya meminta agar perusahaan yang membandel, yang mengangkangi hak asasi masyarakat ini dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan aparat terkait.

Sementara pihak perusahaan PT. PSA hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai keterangan. (fsl)