Pajak Sarang Burung Walet di Barut Akan Dikelola

oleh

MUARA TEWEH – Badan Pengelola Pendapatan Daerah kembali menggelar rapat intensifikasi Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet di Gedung Kecamatan Montallat, Selasa (21/11/17).

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah,  H, Aswadin Noor mengatakan,  Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu dari 11 pajak daerah yang di kelola Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Saat ini, rumah Sarang Burung Walet yang terdata berjumlah 1.469 buah dan tersebar di 9 Kecamatan, dimana 76 persen lebih berada di Kecamatan dan Desa. Sehingga peran Kecamatan dan desa dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet semakin besar dan penting.

Apalagi, pemungutan Pajak Sarang Burung Walet mulai diberlakukan pada Agustus 2017, dimana hanya untuk pemilik Sarang Burung Walet yang telah panen/ menikmati hasil dari Sarang Burung Walet yang dikelola.

Menurutnya, Pajak Sarang Burung Walet bersifat Self Assesment, yang artinya pemilik/ pengelola/ pengusaha menghitung sendiri dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang sesuai hasil panen atau produksinya.

Untuk itu, Pemerintah mendorong terbentuknya Asosiasi Pengelola Sarang Burung Walet yang mana nantinya asosiasi dapat mengatur tata niaga Sarang Burung Walet tersebut.

“Kita berharap kepada masyarakat agar dapat membantu pembangunan di Kabupaten Barito Utara ini dengan membayar pajak. Khususnya untuk pemilik bangunan rumah burung walet yang telah berproduksi untuk membayar pajak sarang burung walet,” kata Aswadin Nor.

Dikatakannya, di tahun 2018 mendatang pembayaran pajak dilakukan secara online (non tunai) ke no rekening kas daerah yang telah ditentukan.

Menurutnya, Pemerintah akan membantu pemilik/ pengusaha Sarang Burung Walet untuk biaya perijinan kecuali ijin bangunan ditiadakan.

“Disamping itu pula, Dinas Kesehatan akan menyediakan bubuk abate secara gratis guna mencegah berkembangbiakannya nyamuk, untuk cara alami dapat dengan menanam tumbuhan lavender di sekitar rumah Sarang Burung walet,” pungkasnya. (Bani)