Gubernur Kalteng Blak-blakan Kritik Regulasi Pemerintah

oleh
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran bicara blak-blakan di depan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo

 

PALANGKA RAYA – Acara puncak gerakan kedaulatan pangan dan energi melalui produk unggulan daerah, di Kawasan Pameran Temanggung Tilung, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dihadiri langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menjadi ajang bagi Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, bicara blak-blakan, mengkritik regulasi pemerintah yang dinilai terlalu berbelit-belit.

“Bagaimana kita bisa membangun kalau rata-rata hampir di semua provinsi masih terkendala dengan tata ruang. Padahal regulasi dibuat oleh manusia. Yang paling aneh pemerintah mengukung dirinya sendiri. Jika kita tabrak aturan, salah lagi,” kata Sugianto, Minggu (19/11/17).

Padahal andai saja aturan tidak terlalu bertele-tele, dirinya yakin, dapat membangun Kalteng lebih baik dan cepat maju lagi. Dengan luas yang dimiliki Bumi Tambun Bungai, untuk membangun perekonomian, telah dibagi tiga zona ekonomi, diantaranya zona barat, yang merupakan penghasil sawit ataupun CPO dan hilirisasinya sudah dipersiapkan.

“Untuk pengurusan lahan seluas 150 hektar saja di Kementerian LHK dibutuhkan waktu 4 tahun. Ada pengusaha lokal mengeluhkan ini. Bayangkan saja. Bagaimana mau membangun Indonesia dari sumber alam dan daerah. Ini akan mematikan langkah sehingga perekonomian akan stagnan,” tegasnya.

Selain itu juga menurutnya pemerintah tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pengusaha di Kalimantan Tengah, karena banyak lahan yang tidak bisa disertifikasi, lantaran masih berstatus Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung. Sebanyak 517 desa di Kalteng, masuk kawasan ini.

Sementara itu menteri mengaku salut dengan keberanian gubernur menyampaikan hal tersebut kepada dirinya. Untuk itu ia berjanji segala permasalahan hukum yang bakal menghambat program nawacita presiden, akan dibicarakan dengan kementerian terkait, agar peraturan dapat direvisi, yang selanjutnya dibahas dalam rapat terbatas dengan presiden.

“Saya disuruh pak presiden membagikan tanah seluas 50 ribu hektar kepada masyarakat di sini.Kita nanti tentukan mau tanam komoditas apa. Harusnya kalau itu kita jalankan masyarakat punya tanah, masyarakat tidak miskin dan income akan bertambah. Pak bupati juga segera tentukan lokus-lokus tanah tersebut, yang menjadi HPL, karena HPL kewenangan ada Kementerian Desa. Saya berikan 80 persen ke masyarakat dan 20 persen ke perusahaan. Kalau model ini kita jalankan Insya Allah dalam waktu 3 tahun, tidak ada lagi orang miskin di Kalteng,” imbuhnya.(tva)