Legislator Sekadau Pertanyakan Dugaan Pungli yang Dilakukan PT MJP

oleh
Abuntono. SP Anggota DPRD Sekadau

SEKADAU – Dugaan pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Manajemen PT Multi Jaya Perkasa (MJP) terhadap ribuan petani plasma di Sekadau masih menjadi pertanyaan besar sejumlah kalangan kemana dana hasil pungutan tersebut dialirkan.

Pasalnya tanpa alasan jelas dan tanpa dasar hukum yang kuat pihak MJP melakukan pungli dengan dalih Fee manajemen.

“Sampai sekarang kita masih menunggu apa jawaban dari MJP berikut Pemkab sekadau yang konon di sebut-sebut ikut terlibat membidani lahirnya fee tersebut, padahal kita tahu bahwa MJP adalah pola Pir-Trans yang lahir dengan Inpres nomor 01 tahun 1986 yang tidak mengokomodir pemgambilan fee seperti yang lakukan oleh MJP,” ungkap Abuntono anggota DPRD Sekadau ditemui di kantornya Kamis (16/11/17)

“Perkiraan jumlah uang yang dipungut oleh MJP dari petani dari tahun 2008 sampai sekarang mencapai 30 miliar lebih dan uang itu harus di pertangungjawabkan oleh MJP kemana aliran dan di gunakan untuk apa. Semuanya harus jelas,” tegas Abun.

Karna itu uang petani yang dipungut secara paksa oleh MJP lanjut Abun, perlu kita pertanyakan kemana aliran uang tersebut. Sebab, apabila dikalkulasikan dengan jumlah petani plasma MJP yang pungut oleh MJP mencapai 1200 kavling.

“Maka masuk akal kalau nilainya cukup besar sebab sudah cukup lama praktik yang di akukan MJP ini,” kata Abun.

Masih menurut Abun, kalau dalam bulan ini Pemkab Sekadau tidak bersedia memediasi pertemuan tersebut maka pihaknya akan melanjutkan ke pemerintah provinsi. Karena sudah cukup lama kasus ini bergulir.

“Kita ingin tau kenapa MJP melakukan hal itu apakah ada campur tangan pihak lain. Sehingga MJP berani melakukan pungutan tersebut karena tidak ada hukum yang melegalkan pungutan tersebut, kalau memang ada kesepakatan dengan petani tolong tunjukan siapa yang tanda tangan surat kesepakatan tersebut,” kata Abun menpertanyakan.

“Kami minta Pemkab sekadau melalui instansi terkait hendaknya melakukan langkah untuk menpertemukan MJP dan perwakilan petani. Agar masalah ini tidak mengantung dan menjadi polemik di masyarakat,sebab atas tindakan tersebut petani sudah mengalami kerugian yang cukup besar,” kata Abun (Yahya)