Peran Media Penting Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

oleh
Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi media massa

PALANGKA RAYA – Untuk mencegah dan meminilisir pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangka Raya, menggandeng media melalui pengawasan partisipatif.

“Media massa, akan membuat khalayak semakin peduli pelaksanaan Pemilu. Dengan kepedulian tersebut, maka akan muncul partisipasi aktif masyarakat, terutama untuk mencegah pelanggaran pemilu. Tanpa pers,  semua akan sia-sia saja,” kata Ketua Panwaslu Palangka Raya, Endrawati, saat kegiatan sosialisasi di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (16/11/17).

Menurut Endra, media massa menjadi elemen penting penyalur informasi dari penyelenggaraan pesta demokrasi. Bahkan, pers terkadang menjadi sumber inspirasi bagi pemegang kebijakan, dalam mengambil langkah strategis dan signifikan. Tidak hanya sebagai penyahur informasi, pers juga terlibat dalam mengawal jalannya pemilu yang demokratis.

Melalui pemberitaan, pers juga ikut aktif dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga pers dituntut untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pilkada, dengan terus memberitakan fakta yang terjadi pada seluruh tahapan Pilkada.

“Maka dari itu kami menilai pers sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya Pilkada. Sebab dengan terlibatnya pers dalam pengawasan diharapkan dapat menciptakan Pilkada yang kredibel, transparan dan berkualitas serta menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi daerah untuk lebih maju,” ujarnya.

Peranan pers ini harus tetap terjaga dan ditingkatkan demi kepentingan nasional. Pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat pengawasan khususnya pada pelaksanaan Pilkada mendatang.

Sebab, kemerdekaan pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi, seperti menyampaikan dan menycbarkan informasi, mengenai proses dan ketentuan pilkada, kinerja peserta pilkada, serta hak dan kewajiban pemilih.

Ia menilai, publikasi yang disampaikan media, juga bersifat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pemilih cerdas dan berkualitas. Hal ini juga akan menjadi pencegah terhadap terjadinya politik uang.

Pasalnya Pilkada tidak akan membawa perbaikan jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon kepala daerah. Sebab, melalui  pemberitaan media terhadap pelaksanaan Pilkada dan kualitas calon, sarana bagi publik untuk menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya.

“Ini bisa dilakukan jika pers melaporkan berita secara benar dan profesional, netralitas peran media masa juga sangat diperlukan untuk menunjang jalannya Pilkada dan Pemilu. Kami berharap kehadiran pers dalam peranannya terhadap pelaksanaan Pilkada untuk mempertahankan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” pungkasnya. (tva)