87 Warga Dusun Benuan Entikong Tolak Pembebasan Lahan

oleh
Spanduk penolakan yang dibentangkan warga

SANGGAU – Sebanyak 87 warga pemilik hak atas lahan pelebaran jalan nasional di Dusun Benuan Desa Entikong menolak pembebasan lahan yang ajukan pemerintah berdasarkan rapat yang dilaksanakan dari tanggal 7-10 November 2017 kemarin.

Mereka menilai, pembebasan lahan tidak sesuai aturan seperti yang tercantum dalam UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Entikong, Raden Nurdin kepada wartawan, Minggu (12/11/17).

Dia menjelaskan, pemilik hak atas lahan di Dusun Benuan Desa Entikong keseluruhan berjumlah 296. Dari jumlah tersebut 205 orang menerima dan 87 orang tegas menolak dan 4 orang tidak hadir dalam rapat bersama instansi terkait.

“Mereka yang menolak berharap semua bangunan dinegosiasikan, dibebaskan dan dihitung secara keseluruhan di tahun 2017, namun pembayarannya bisa dilakukan bertahap. Misalnya di tahun 2017 dibayar 50 persen, sisanya bisa dibayar di tahun 2018,” kata Kades.

Masyarakat, dikatakan Kades, memaklumi keterbatasan penganggaran dana untuk pengadaan lahan pembangunan ruas jalan Kembayan, Balkar, Entikong batas Sarawak Kabupaten Sanggau di tahun 2017. Aspirasi ini merupakan tawaran atau solusi dari masyarakat kepada Pemerintah.

“Kalau syarat ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah khususnya Kementerian PUPR, kemungkinan besar pemilik bangunan akan menolak semua pelepasan lahan,” tegasnya.

“Intinya ini aspirasi pemilik hak yang disampaikan kepada saya selaku pemangku kebijakan di Desa. Mereka mau menerima, dengan syarat ukuran yang terdampak harus sama bila bangunan berdekatan, dan harus ada pernyataan resmi atau jaminan dari pemerintah bahwa akan membongkar bangunan setelah dibayar/dibebaskan keseluruhan bangunan,” tambahnya. (indra)