ASN di Kalbar Jangan Coba-coba Politik Praktis, Bawaslu Kalbar Mulai Membidik

oleh
Ilustarsi ASN Berpolitik Praktis. Foto : suarabmr.com

PONTIANAK – Untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat politik praktis pada pilkada serentak 2018 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat mengaku sudah melakukan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah daerah, agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Barat tahun 2018 nanti tidak ternoda dengan politik praktis tersebut.

“Larangan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis pada pilkada serentak tahun 2018 mendatang sudah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Kepegawaian,” Kata Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, Sabtu (11/11/17).

Menurutnya, Bawaslu Kalbar sudah memberikan penyuluhan kepada seluruh instansi pemerintah daerah, agar para abdi negara tidak ikut secara langsung pada kegiatan politik praktis, misalnya berkampanye di atas pentas atau menyatakan dukungan secara terbuka pada kepala daerah tertentu.

“Kita bidik ASN yang nakal, kalau ada kita proses, sehingga ada tindakan agar tidak main-main” tegasnya.

Sementara itu terkait dukungan yang diberikan ASN kepada calon kepala daerah tertentu, khususnya di jejaring media sosial, Ruhermansyah menerangkan jika hal itu tidak bisa dikenai sanksi.

“Sampai saat ini, dimana tahapan pilkada masih belum memasuki penetapan calon kepala daerah, maka hal itu belum bisa kami proses,” Ujarnya.

Lanjutnya, karena sesuai dengan undang-undang pemilu, sanksi bisa diberikan kepada ASN, jika calon kepala daerah sudah ditetapkan oleh KPU.

“Saya harap juga instansi pemerintah daerah dibawah naungan ASN itu, bisa memberikan teguran dan mengingatkan agar aparaturnya tidak memposting dukungan kepada figur tertentu,” Pungkasnya. (Budi)