Fadli Zon : Pengawasan Parlemen Penting Bagi Pemberantasan Korupsi

oleh
Ilustrasi Parlemen. Foto : Istimewah

WINA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak, otoriter, yang pada akhirnya membuat rakyat jadi tak berdaya.

Dan jika mengacu kepada “Laporan Parlemen Global IPU 2017”, ruang lingkup pengawasan parlemen meliputi tinjauan, pemantauan dan pengawasan badan-badan pemerintah serta lembaga publik, termasuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran, serta kebijakan pemerintah.

Demikian dikatakan Fadli saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam acara “Forum Anggota Parlemen ke-7” di Markas PBB di Wina, Austria, Kamis (9/11/2017), waktu setempat. Hadir juga dalam forum ini, para anggota parlemen dari sejumlah Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

“Penting sekali bagi anggota parlemen untuk menjaga hak pengawasan tersebut, baik secara individual maupun secara kolektif melalui lembaga parlemen. Sebab, meskipun demokrasi telah membatasi kekuasaan pemerintah, namun pembatasan itu tak akan ada artinya jika anggota parlemen sendiri rendah kemauan politiknya ataupun lembaga parlemennya sengaja dibikin lemah,” tegas Fadli.

Politisi Fraksi Gerindra itu menambahkan, temuan GOPAC menunjukkan bahwa korupsi sebenarnya hanya bisa berkembang jika lembaga pemerintahan lemah, di mana kebijakan serta peraturan yang dibuat bisa diperjual-belikan. Atau karena lembaga pengawas, seperti parlemen, kejaksaan, serta masyarakat sipil, dipinggirkan perannya atau telah menjadi rusak. Pada 2012, Routledge Research menambahi temuan tadi dengan menambahkan bahwa korupsi juga akan berkembang karena kemiskinan.