Proyek Timbunan Senilai Rp 1,8 Miliar Kotori Jalan di Mempawah

oleh
Proyek pengerjaan timbunan jalan di Mempawah yang mengotori Jalan Lintas Provinsi Kalbar. Foto : Hamzah

Proyek Timbunan batas jalan dimempawah tuai kecaman.

MEMPAWAH – Masyarakat di Batasan, Desa Parit Banjar dan sekitaran Bakau Besar Laut, Kabupaten Mempawah mengeluhkan kegiatan proyek penimbunan jalan batas kedua desa yang terkesan semraut, akibat berserakannya bahan material tanah di Jalan Raya Lintas Provinsi Kalimantan Barat. Tanah berlumpur yang diangkut untuk mengerjakan proyek itu pum menyebar dengan radius beberapa kilometer mengikuti ruas jalan.

Hal inilah yang memicu kekesalan Suje (34), warga setempat, yang menuturkan kepada awak media, Kamis (09/11/17), bahwa dirinya setiap hari harus mencuci kendaraanya jika melintas di daerah tersebut. Pekerjaan proyek yang menelan dana sebesar Rp 1,8 Miliar bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat terkesan asal-asalan dan tidak memikirkan dampak sosial masyarakat sekitar, serta para pengendara yang melintasi jalan tersebut.

“Tanah yang berlumpur, jika diguyur hujan dan berdebu tebal, jika cuaca panas,” ungkapnya.

Dirinya berterimakasih atas pembangunan yang telah dilaksanakan didaerah nya, namun ia pun berharap kepada pelaksana juga bisa memikirkan dampak yang muncul dari kegiatan proyek timbunan tersebut.

Faisal, Anggota DPRD Mempawah dari PDIP pun menyayangkan dampak proyek yang dikerjakan oleh CV. Kaysa Putri itu.

“Pelaksana proyek itu tidak profesional, proyek yang memakai dana kurang lebih Rp 1,8 Miliar, menggunakan anggaran dana dari Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, dalam hal ini pelaksana tidak bisa menyediakan fasilitas yang memadai sehingga tanah yang berserakan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ditegaskanya jika pelaksana tidak Mengindahkan peringatan yang diinginkan masyarakat sekitar sebaiknya pekerjaan proyek itu diberhentikan sementara.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Parit Banjar, Marlito kepada B-ONETV terkait pekerjaan proyek yang masuk di desanya. Ia pun tidak menerima pemberitahuan secara admninistrasi berupa izin pengerjaan proyek tersebut.

“Apalagi sekarang Dengan adanya permasalahan dimasyarakat, saya sebagai Kepala Desa berharap agar pelaksana lebih bijak untuk menyikapinya jangan sampai permasalahan terus berlarut dan Tak ada jalan penyelesaiannya,” pungkasnya. (Hamzah)