Dituding Wanprestasi, Masa Pro dan Kontra PT. KGP Bertemu di Pengadilan Negeri Sanggau

oleh
Masa Dari Dua Kubu Saat Bertemu di PN Sanggau

SANGGAU – Dengan menggunakan satu unit bus warna orange, seratus-an masa tergugat yang  pro PT. Kebun Ganda Prima (KGP) dan KUD Semegah, Kamis (09/11/17) sekitar pukul 09.00 Wib mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sanggau di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Selang 50 menit kemudian, sekitar 236 masa yang kontra atau penggugat dengan menggunakan lima truck dan mobil pribadi juga mendatangi PN Sanggau guna menyaksikan proses persidangan antara penggugat dengan tergugat yang tak lain adalah PT. KGP dan KUD Semegah.

Hendrik Silalahi dari kantor Hukum William Hendrik Esther selaku kuasa hukum PT. KGP terhadap pernyataan KUD menyampaikan, pernyataan serta aksi yang dilakukan KUD tersebut merupakan salah satu bukti yang kuat, serta terang benderang bahwa apa yang menjadi dasar gugatan dari sekelompok petani tersebut adalah tidak berdasar dan keliru.

“Kami tekankan disini, dengan telah dibentuknya KUD dan ditandatanganinya perjanjian Kerjasama antara KUD, KGP dan Bank, maka perjanjian-perjanjian sebelumnya telah tergantikan. Yang seharusnya menjadi perwakilan sah dari seluruh petani atau kelompok tani terkait lahan plasma adalah KUD dalam hal ini adalah KUD Semegah,” ujarnya.

Ia menegaskan, 155 orang penggugat dari KUD Semegah tetap melanjutkan gugatan, namun pihaknya mengaku bingung mengapa ada pihak luar sejumlah 229 ikut terlibat dan tercatat sebagai penggugat.

“Karena ada janji awal dari Korlap dan tim koordinator wilayah, bilamana menyetor Rp1 sampai RP2,5 juta, akan mendapatkan kavling lahan yang digugat apabila memenangkan persidangan,” ungkapnya.

Sementara Ketua KUD Semegah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Dionus Haryono menyampaikan, sehubungan dengan gugatan perdata (wanprestasi) yang diajukan Petrus Juhen dkk, sebagai penggugat terhadap PT Kebun Ganda Prima melalui Pengadilan Negeri Sanggau yang terdaftar dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sag, KUD Semegah merupakan wadah yang sah secara hukum serta berwenang untuk menaungi dan mewakili seluruh petani plasma dan juga seluruh masyarakat penyerah lahan di wilayah wilayah Desa Kedakas, Desa Riyai, Desa Mandong, Desa Berakak, Desa Pandan Sembuat, Desa Engkasan, Desa Sebuduh, Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan, Kapubaten Sanggau. Sehingga dalam pelaksanaan terkait dengan pembangunan plasma, melalaui pembiayaan yang bersumber dari Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (“KKPA”) dengan PT KGP.

Setelah KUD Semegah terbentuk pada tanggal 5 Mei 1999, maka pada bulan Juni 1999, dibuatkanlah suatu Perjanjian Kerjasama antara KGP dengan KUD Semegah dan untuk pembiayaan pembangunan kebun plasma tersebut, PT KGP dan KUD Semegah menandatangani Perjanjian Kredit dan Kerjasama tersebut dengan pihak Bank Permata yang bersumber dari pembiayaan KKPA.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Pembiayaan KKPA, maka hubungan hukum para pemilik lahan awal sudah terwakilkan oleh KUD Semegah.

Oleh karenanya, seluruh perjanjian, kesepakatan bersama maupun pernyataan bersama yang sebelumnya dilakukan oleh PT KGP dengan para pemilik lahan awal, termasuk juga Pernyataan Bersama yang dijadikan dasar gugatan oleh Petrus Juhen dkk diatas, sudah tergantikan dan tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum untuk menggugat.

Perlu menjadi catatan adalah sebagian Para Penggugat bukan merupakan anggota KUD Semegah dan bukan penyerah lahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah keliru, salah alamat dan tidak berdasar karena yang seharusnya menjadi perwakilan sah dari seluruh petani/kelompok tani adalah KUD Semegah.

Sehingga tentunya bila ada petani yang merupakan peserta plasma KKPA yang merasa dirugikan dalam Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Pembiayaan, seharusnya melapor terlebih dahulu kepada pengurus KUD Semegah sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) KUD Semegah.

Dalam melaksanakan pembangunan kebun plasma, KUD Semegah, PT KGP telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Pembiayaan, sehingga tidak berdasar para Penggugat tersebut menuntut adanya pengembalian lahan plasma yang sebenarnya dalam fakta dilapangan adalah sebagian Para Penggugat tersebut telah menerima bagi hasil dan penempatan kavling.

“Dengan ini kami mengimbau kepada Para Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, termasuk juga pada perbuatan serta tindakan penguasaan lahan secara sepihak, panen ilegal, pencurian TBS, dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang malah nantinya justru merugikan kepentingan para petani itu sendiri,” tuturnya.

Sedangkan, koordinator lapangan penggugat, Yusriandi membantah saksi yang dihadirkan tergugat. Dia menegaskan bahwa para saksi yang dihadirkan bukan dari PT. KGP melainkan KUD Semegah. Dia mengaku tetap pada tuntutan awal tanggal 28 April 1997 tentang pengembalian tanah petani seluas 2 hektar perorang.

“Kami minta tanah kami yang sudah dikuasai kurang lebih 17 tahun oleh perusahaan dikembalikan,” katanya mendesak.

Sidang kal ini dipimpin oleh Wakil PN Sanggau I Ketut Somanasa sebagai hakim ketua didampingi hakim anggota I Albanus Asnanto dan hakim anggota II John Malvino Nuwawea dengan agenda mendengarkan keterangan tiga orang saksi dari tergugat. (Indra)