Dikhawatirkan Salah Sasaran, Kepala Desa Tiga Kabupaten Ikuti Sosialisasi Dana Desa

oleh
Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Kalteng Hardy Rampai bersama wakil bupati Ompie Herby, Anggota DPR RI Rahmat Nasution Hamka dan Kapolres Barut AKBP Tato Pamungkas Suyono saat sosialisasi di Balai Antang Kamis (09/11/17)

MUARA TEWEH – Ratusan Kepala Desa mengikuti sosialisasi penggunaan dana desa di aula Balai Antang Muara Teweh, Kamis (09/11/17). Dalam sosialisasi tersebut, ratusan kepala desa berasal dari tiga Kabupaten seperti Barito Utara, Murung Raya dan Barito Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Tengah, Hardy Rampai mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan agar kepala desa dan aparaturnya dapat memahami fungsi penggunaan alokasi anggaran yang dikucurkan.

Menurutnya,  saat ini anggaran desa yang telah dikucurkan setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga nantinya alokasi anggaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga.

Terkait dengan sosialisasi dana desa, agar kedepannya penggunaan bisa lebih baik.

“Baik perencanaan hinggga kegunaan sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.

Kenadti saat ini setiap penggunaan anggaran ada pengawasan. Tapi dengan diberikan arahan dan bimbingan dapat meningkatkan ke arah lebih baik lagi.

Dijelaskan Hardy Rampai, fungsi tugas pengawalan dana desa saat ini melibatkan pihak kepolisian, dimana sudah dilaksanakan MOU. Oleh karena itu,  dengan kegiatan ini para kepala desa bisa memahami penggunakan dana desa.

Sementara Wakil Bupati Barito Utara, Ompie Herby mengatakan, kegiatan ini sangat penting bagi seluruh kepala desa dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sebagai upaya adanya pembinaan dalam pengelolaannya.

Pembinaan yang dilaksanakan sebagai bekal dalam pengelolaan agar lebih lancar. Sehingga kepala desa jangan ada merasa takut dalam penggunaan, karena semua teknis sudah dilalui melalui pelatihan dan sosialisasi, sehingga nanti tepat sasaran.

Ompie Herby juga mengingatkan seluruh kepala desa khususnya di Barut, agar setiap penggunaan dana desa dilakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, supaya nanti setiap pelaksanaan pembangunan berdasarkan keinginan warga.

“ini juga sebagai transparansi dalam setiap penggunaan anggaran. Agar diketahui baik pengeluaran juga fisik kegiatan sesuai dalam laporan pertanggungjawaban,” pungkasnya. (Bani)