UMK Sekadau Naik 8,71 Persen, Ini Besaran Jumlah Kenaikannya

oleh
Kepala Bidang Tenaga Merja, Basuki Rahmat

SEKADAU – Pemkab Sekadau, sudah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018, Rabu (08/11/17)

“Kita undang Asosiasi Pengupahan Indonesia (APINDO), Serikat Buruh, Perwakilan Perusahaan, Akademisi dan Perwakilan Buruh.,” ungkap Kepala Bidang Tenaga Kerja, Basuki Rahmat kepada B-ONETV.

Adapun Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditawarkan Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan TK) sebesar Rp 2.998.778 atau naik sebesar 8,71 persen dari UMK Tahun 2017 sebesar Rp 1.931.180/ bulan.

“Setelah dilakukan penawaran nilai UMK terdapat tawar menawar harga antara pihak – pihak peserta rapat dan didapat hasil akhir UMK kita  sebesar itu,” ulas Basuki.

Dikatakan ia, dasar dari penentuan nilai UMK ini adalah, dilihat dari inflasi sebesar 3,72 persen dan pertimbangan lainya degan katagori upah layak, pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Rakyat Bruto (PDRB) serta  kesepakatan bersama.

“Nilai yang didapat ini akan kita ajukan ke Gubernur untuk ditetapkan,” pungkas dia.

Terpisah, Subandrio, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sekadau menanggapi nilai UMK yang diajukan tersebut menyambut baik adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sekadau untuk tahun 2018.

“Karyawan  harus mendapatkan upah yang layak dan wajar dikarenakan saat ini kebutuhan ekonomi dimasyarakat meningkat.,” ungkap Suban.

Diingatkanya, setelah ditetapkan perlua adanya monitoring oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait kepada perusahaan – perusahaan yang memiliki tenaga kerja mengenai upah yang diterima karyawan dan buruh.

“Kalau  masih ditemukan adanya perusahaan yang tidak mematuhi nilai UMK yang ditetapkan maka harus ada sangsi kepada perusahaan minimal teguran agar mengikuti kesepakatan yang telah di tetapkan,” tegas Suban.

Tak hanya itu, ia juga berharap kedepan  buruh dan karyawan berani memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah atau DPRD jika merasa belum mendapatkan hak gaji sesuai UMK agar ditindak lanjuti untuk adanya pemenuhan hak karyawan atau buruh.

“Jika tidak standar aturan, laporkan, upah adalah hak karyawan,” pungkas Politisi Nasdem itu.(Yahya)