Susun Perencanaan Strategis, Pemkab Kapuas Gelar Forum Diskusi Aktual

oleh
Forum diskusi aktual yang berlangsung di aula Kantor Bappeda Kapuas

KUALA KAPUAS –  Sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis Kabupaten Kapuas. Pemkab Kapuas menggelar Forum Diskusi Aktual yang dihadiri para pemangku kepentingan daerah setempat serta Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (07/11/17).

Forum diskusi aktual yang berlangsung di aula Kantor Bappeda Kapuas tersebut, adalah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan.

Adapun tahapan tersebut meliputi dialog, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi secara partisipatif demokratif seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas, khususnya membahas penjaringan isu strategis dan kondisi actual sebagai bagian perencanaan strategis.

Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kapuas, Rianova, mengatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan dasar hukum dan acuan bagi daerah untuk mengelola dan menggerakan sumber daya yang ada melalui perencanaan pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, optimalisasi peran pemerintah dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan dan pelakasanaan pembangunan, merupakan bagian penting yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah,” katanya.

Karenanya, perencanaan srategis yang dirumuskan dan disusun harus memperhatikan semua aspek pembangunan yang ada berdasarkan identifikasi yang akurat.

“Termasuk menggali isu-isu strategis potensi wilayah yang memiliki daya ungkit pembangunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat dipetakan lebih terarah, efektif, efesien dan berdayaguna,” ujarnya.

Untuk itu, melalui penyelanggaraan forus diskusi aktual, Bupati Kapuas mengharapkan dokumen yang dihasilkan dapat mengambarkan secara jelas rumusan isu-isu strategis dan actual sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan srategi dan kebijakan pemerintah daerah. (irs)