Ini Kata Kadis Kominfo Sanggau Terkait Registrasi SIM Card

oleh
Ilustrasi

SANGGAU – Menyikapi penolakan sebagian warga Sanggau atas kewajiban registrasi ulang sim card selular, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Sanggau meminta, pengguna SIM card tak perlu khawatir dengan aturan registrasi SIM card yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Masyarakat tak perlu khawatir, itu sudah dijamin. Ada aturan data yang dikecualikan tidak boleh diekspose. Data pribadi, tidak bisa diberikan ke sembarang orang. Karena ini program pemerintah, tak perlu dikhawatirkan. Nanti dampaknya justeru ke kita. Lewat Februari 2018, nomor kita tidak berfungsi lagi kalau tidak meregistrasi,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau, Yulia Theresia saat ditemui wartawan, Senin (06/11/17).

Yulia menjamin bahwa data yang diregistrasi tidak akan disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan Pilpres.

“Jadi jangan khawatir, data kita aman semuanya,” kata Yulia.

Yulia menegaskan, registrasi itu bertujuan untuk meminimalisir cyber crime (kejahatan siber) seperti penipuan maupun terorisme.

“Kalau persoalan pemanfaatan data, tentu ini untuk keamanan kita juga yang punya. Karena data yang tersambung dengan data kependududkan. Artinya sudah jelas nih, nomor sekian pemiliknya adalah si A, dengan alamat di sini,” tuturnya.

Pengguna diwajibkan meregistrasi SIM card-nya paling lambat hingga Februari 2018.

“Registrasi itu sudah jelas aturannya. Peraturan Menteri Kominfo nomor 14 tahun 2017, bahwa kita wajib melakukan registrasi baik daftar baru maupun ulang. Setiap orang maksimal tiga SIM card untuk didaftarkan. Cukup dengan mengetik nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kalau yang berkembang dengan nama ibu kandung itu aturan lama. Dulu pernah ada. Tapi sudah dicabut aturan itu, jadi sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Yulia juga mengaku sudah menerima surat dari Kemenkominfo terkait aturan tersebut, pekan lalu. Dengan dasar itu, ia dan jajarannya akan menyosialisasikannya ke masyarakat.

“Sekarang kita tengah mempersiapkan surat-surat untuk ke instansi terkait, untuk masyarakat. Jadi kapanpun dimanapun, via WA bisa kita share. Termasuk ke kecamatan dan desa-desa. Jadi mohon bantuan kita semua, bahwa ini (aturan registrasi) wajib, bukan hoax,” tegasnya. (indra)