Registrasi Sim Card Sebagai Upaya Pemerintah Cegah Berbagai Modus Kejahatan

oleh
Ilustrasi

PONTIANAK – Sebagai tindak lanjut dari peraturan Kementrian Komunikasi Dan Informatika, terkait registrasi ulang pelanggan simcard prabayar, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), Dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat, mengaku langsung meresponnya dengan mengumpulkan seluruh operator provider, guna menggencarkan sosialisasi registrasi kartu sim ulang kepada pelanggannya masing-masing.

“Kami sudah mengumpulkan seluruh operator provider yakni penyedia jasa telekomunikasi, terkait registrasi ulang sim card yang wajib dilakukan pengguna telepon selular,” ujar kepala Dinas Kominfo Kalbar, Anthony Sebastian Runtu.

Menurutnya, pemerintah daerah juga sudah mengingatkan agar seluruh operator provider terus memberikan sosialisasi kepada pelanggannya, sehingga mereka mengetahui secara detail apa yang harus dilakukan pada registrasi ulang itu.

Anthony mengatakan, registrasi ulang yang wajib dilakukan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tersebut, yakni bagi pelanggan lama adalah dengan cara mengetik SMS dengan format ketik ULANG#NIKKTP#NomorKartuKeluarga.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah agar kemajuan bidang informasi dan komunikasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik sekaligus mencegah berbagai modus kejahatan,misalnya modus penipuan yang sering mencari korban.

“Registrasi ulang yang wajib dilakukan pengguna jasa telekomunikasi itu akan berlangsung hingga tanggal 28 Februari 2018. Bagi pelanggan yang belum melakukan registrasi setelah batas waktu, maka pada bulan maret 2018, nomor teleponnya akan terkunci atau diblokir secara otomatis,” tuturnya.

Sedangkan untuk pembelian sim card baru, nantinya counter (tempat penjualan kartu telepon selular) akan meminta pelanggan mengaktifkan nomor telepon selular yang dibelinya dengan cara registrasi menggunakan nomor KK dan nomor KTP.

“Sementara bagi pengguna jasa telekomunasi khususnya telepon selular, pemerintah juga sudah membatasi, jika kedepannya, satu provider hanya bisa mengaktifkan tiga nomor berbeda untuk satu pelanggannya,” pungkasnya. (Budi)