DPP Golkar Bakal Berikan Sanksi Tegas Kepada Kader Pembangkang

oleh
Ilustrasi - Partai Golkar

PALANGKA RAYA –  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas jika masih ada kader dari Partai Golkar Kalteng, yang tetap ngotot berkeinginan maju dalam Pilkada 2018. Baik itu melalui partai lain ataupun jalur indenpen, mengingat Partai Golkar sudah menetapkan calon yang akan diusung.

“Ada aturan yang harus diikuti. Intinya kalau sudah ada calon yang ditetapkan, tidak boleh kader ikut partai lain. Jika masih membangkang ada sanksinya. Selama ini, aturan partai akan melakukan pemecatan,” kata Ketua Pembina DPD Partai Golkar Kalteng, H Abdul Razak, belum lama ini, di Palangka Raya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalteng ini, pada saat pelaksanaan Rakerda Golkar Kalteng beberapa waktu lalu, Partai Golkar telah menetapkan 9 calon untuk bertarung dalam Pilkada di 10 kabupaten dan satu kota di Bumi Tambun Bungai.

Kesembilan figur tersebut adalah Ben Brahim di Kabupaten Kapuas,  Edy Pratowo di Pulang Pisau, H. Surya Balon di Katingan,  Jaya S Monong di Gunung Mas, Sudarsono di  Seruyan, H Hendra Lesmana di Lamandau, H Nadalsyah di Barito Utara, M. Syairi di Sukamara dan Fairid Naparin di Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Sekjen DPD Partai Golkar Kalteng, Suhartono Firdaus menambahkan, untuk surat penetapan calon walikota, sudah ditetapkan DPP melalui tim pilkada pusat, yang sudah diserahkan ke DPD Partai Golkar Kalteng.

Sedangkan untuk calon wakilnya, sesuai mekanisme calon walikota harus mengajukan tiga nama, yang selanjutnya akan menetapkan satu nama.

“Jadi rekomendasi akan ditetapkan berpasangan, yang akan ditandatangani ketua umum dan sekjen. Setelah calon walikota mengajukan tiga nama untuk ditetapkan. Satu nama nantinya akan mendampingi saudara Fairid Naparin. Surat penetapan 80 persen sudah final, tinggal menunggu siapa nantinya wakil yang akan mendampingi. Bagi kader yang maju diluar partai, ada mekanisme dan aturan di dalam partai,” imbuhnya. (tva)