DPRD Kota Pontianak Bersama Dishub Kaji Aturan Taksi Online

oleh
Ilustrasi Aturan Taksi Online. Foto : katadata.co.id

PONTIANAK – Semakin lesunya operasional angkutan umum di Kota Pontianak, menjadi perhatian sendiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Pasalnya, meskipun ada yang tetap beroperasional namun pendapatan sopir diperkirakan tidak sebesar dulu, terlebih saat ini di Kota Pontianak telah tumbuh subur ojek online.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Sataruddin berencana akan melakukan kajian bersama Pemerintah kota pontianak, dalam hal ini dinas perhubungan kota setempat.

“Apalagi kan awal november ini, pemerintah melalui kementrian perhubungan telah mengeluarkan aturan main baru terkait taksi online, nah ini yang harus kita ketahui apakah ada dampaknya atau tidak terhadap kendaraan konvensional,” ujar Politisi PDI-Perjuangan ini, Jumat (03/11/17).

Oleh karena itu, lanjut Satar, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, untuk mengkaji serta mengetahui sejauh mana imbas atas keberadaan ojek online ini terlebih setelah adanya aturan baru terkait taksi online tersebut.

“Angkutan umum untuk rakyat tentu masih dibutuhkan, kita akan kaji bersama dishub sejauh mana dan kendala apa saja yang terjadi di lapangan,” terangnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan sebuah aturan main baru terkait taksi online, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam aturan ini, salah satu poin penting yang diatur adalah terkait tarif batas atas dan bawah sesuai dengan zona wilayah. aturan baru tersebut dibuat, agar persaingan dunia usaha di Indonesia, semakin sehat dan sama-sama menguntungkan antara satu dengan jasa kendaraan lainnya. (Budi)