Bupati Jawab Pertanyaan Fraksi Terkait Pendirian Politeknik

oleh
Rapat DPRD Bersama Bupati dan Jajaran Terkait Empat Raperda

SANGGAU – Bupati Sanggau, Paolus Hadi menjawab semua pertanyaan Pandangan Umum (PU) fraksi di DPRD Sanggau yang dibacakan dalam paripurna yang mengagendakan jawaban eksekutif terhadap empat Raperda yang dibacakan, Jumat (03/11/17).

Hadir dalam paripurna tersebut, Unsur Pimpinan DPRD yaitu Fransiskus Ason dan Usman, Sejumlah Anggota DPRD Sanggau, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sanggau, PKK, GOW, dan jurnalis.

Salah satu Raperda yang menarik perhatian masyarakat adalah Raperda tentang dukungan Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pendirian dan penyelenggaraan program studi di luar kampus utama politeknik negeri Pontianak.

Perda tersebut sempat menimbulkan polemik dikalangan politisi setelah draf Raperda yang diusulkan tanpa disertai naskah akademik. Bahkan, fraksi Hanura menyebut Raperda terkesan dipaksakan dan masih sangat prematur. Berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan tidak dilakukan pengajian yang mendalam, apalagi dari sisi analisis SWAT.

“Dan setelah kami melakukan konsultasi serta koordinasi ke Kementistekdikti ternyata tidak ada dana sharing dari pusat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, sehingga menjadi beban daerah,” kata Acam, Ketua Fraksi Hanura pada Pendapat Umum fraksinya.

Menjawab itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi menjelaskan keberadaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada intinya dilahirkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah terakreditasi.

“Jadi PSDKU Negeri Pontianak inilah sebagai lembaga resmi yang membidangi kelahiran PT PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau. Jadi kita tidak perlu lagi membentuk Yayasan karena induknya adalah Polnep Negeri Pontianak yang selanjutnya apabila sudah mapan dan dapat berjalan normal, maka status PSDKU Polnep Negeri Pontianak akan diubah menjadi Polnep Negeri Sanggau,” kata Bupati menjawab PU Fraksi.

Terkait lahan, Pemkab telah menyiapkan lahan di kompleks Sabang Merah yang sementara ini lahan tersebut di pinjam pakaikan kepada Polnep Negeri Pontianak untuk selanjutnya apabila Polnep Negeri Pontianak tersebut sudah menjadi Polnep Negeri Sanggau barulah lahan tersebut akan dihibahkan kepada Polnep Negeri Sanggau.

“Jadi prosesnya masih panjang dan sesuai perkembangan dan kematangan dan kemandirian PSDKU tersebut,” katanya. (indra)