Kasus Dugaan Korupsi DPRD Banjar Naik Tahap Penyidikan

oleh
Kejari Banjar, Slamet Siswanta

MARTAPURA – Tidak mau ambil resiko dianggap tidak mampu menangani kasus, Kejaksaan Negeri Banjar, Kalimantan Selatan, akhirnya meingkatkan status kasus dugaan korupsi DPRD Banjar yang ditangani seksi tindak pidana khusus (pidsus) dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan umum.

Hal tersebut disampaikan Kejari Banjar, Slamet Siswanta didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Akhmad Budi Mukhlis dan Kepala Seksi Inteligen, Arif Ronaldo dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (01/11/17).

Slamet membeberkan, peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan korupsi DPRD Banjar yang populer dengan istilah “joki kunker” yang sedang ditangani seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Kabupaten Banjar, merupakan keputusan bersama tim yang melibatkan semua jaksa penyidik pada saat gelar perkara atau ekspose hari Selasa (31/10/17) kemarin.

“Kemarin siang tim penyidik tindak pidana khusus sudah selesai melakukan pemeriksaan terkait alat bukti dan saksi, dan sudah kita lakukan ekspose di aula Kejaksaan Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh seluruh jaksa. Ada beberapa masukan dari jaksa yang hadir namun disitu disepakati bahwa terhadap dugaan tindak pidana korupsi di DPRD kabupaten Banjar kita naikan ke tingkat penyidikan,” terangnya.

Namun, lanjutnya ini masih tahap penyidikan yang bersifat umum untuk menggali lebih jauh alat bukti yang ada dan juga untuk melihat lebih dalam karena sangat mungkin tersangkanya lebih dari satu bahkan banyak, untuk itu tim kami lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka jangan sampai salah dan justru dipermasalahkan, lebih lagi di praperadilkan.

Melihat dari hasil penyelidikan yang menghabiskan waktu hampir satu tahun, dalam kasus yang berawal dari laporan LSM Bamak Kalsel ke Kejati Kalsel terkait dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang oknum anggota dewan dalam perjalanan dinas dan kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banjar ke DPRD Surabaya Jawa Timur pada tahun 2016 lalu, yang kemudian berkembang penyelidikannya ke semua kegiatan perjalanan dinas DPRD Banjar, ditemukan pelanggaran ketentuan dengan 7 klasifikasi termasuk pemalsuan tanda tangan.

Dari hasil penyelidikan pihak kejaksaan, diduga ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara dengan kalkusi Rp248 juta, namun untuk memastikan masih menunggu hasil dari audit investigasi BPKP. Dugaan pelanggarannya yang mengakibatkan kerugian negara yang masih didalami satu kegiatan yang dilakukan pencairan dua kali dan juga dugaan pemalsuan tandatangan Ketua DPRD Banjar untuk pencairan uang Rp22 juta.

Namun, Slamet masih enggan bahkan terkesan menyembunyikan nama-nama yang akan menjadi tersangka dengan dalih masih dalam tahap penyidikan umum.

“Tersangka masih belum kita sebutkan karena masih dalam tahap penyidikan umum, untuk perkara yang menyangkut nasib orang kita mesti hati-hati, jangan sampaia ada gugatan terhadap institusi karena salah menetapkan status hukum seseorang, maka dari itu kami terbitkan surat penyidikan umum. tunggu saja untuk tersangka pasti ada nanti,” tutupnya. (syd)