APINDO : Pemerintah Sanggau Tak Ikuti Aturan UMK

oleh
Suasana Rapat Dewan Pengupahan

SANGGAU – Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro menegaskan, berdasarkan rapat dewan pengupahan Kabupaten (DPK) Sanggau yang dihadiri pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), perwakilan pengusaha diwakili oleh APINDO dan tenaga kerja diwakili oleh SPSI yang menyepakati, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sanggau yang digelar diruang rapat Nakertrans Sanggau, Rabu (01/11/17) diputuskan UMK Sanggau Rp2.134.310. Dikatakan Konggo, bagi pengusaha, keputusan tersebut dirasa sangat memberatkan.

“Karena daya beli masyarakat kita saat ini sudah mulai berkurang. Contohnya SBI sudah bangkrut. PTPN XIII yang nota bene BUMN itu dua bulan sekali baru gajian, PT. ICA yamg merupakan anak perusahaan ANTAM juga goyang, sementara perusahaan swasta semuanya sudah menerapkan jam kerja, tidak lagi full enam hari, mereka kurangi,” kata Konggo.

“Penyebabnya, biaya produksi dengan hasil penjualan perusahaan tidak seimbang,”  tambahnya.

Namun begitu, Dia menyambut baik ditetapkannya UMK sebagai pengaman untuk upah terendah bagi pekerja yang masa kerjanya 0-12 bulan dan juga lajang, baik perempuan maupun laki-laki.

“UMK inikan upah paling kecil sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 tentang metode pengupahan, dulu sebelum ada PP itu antara perusahaan dengan tenaga kerja selalu ribut, satu sisi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) minta gaji besar sementara disisi lain Pengusaha maunya serendah-rendahnya, padahal antara pengusaha dengan SPSI itu satu kesatuan,” kata Konggo.

Konggo meminta Pemerintah Daerah tidak hanya menerapkan kebijakan UMK dengan perusahaan saja, tetapi pada sistem pengupahan di lingkungan pemkab juga mesti diterapkan. Pemda, dikatakannya juga tidak mampu menerapkan UMK.

“Contoh, gaji tenaga honor di pemda hanya Rp1,4 juta, itu jelas di bawah UMK. Jadi di tengah kondisi seperti ini jangan kami saja yang ditekan. Kemudian PTPN coba lihat, mereka masih menggunakan UMK Landak,,” ujarnya.

Namun begitu, Ia meyakinkan bahwa rata-rata perusahaan yang tergabung di APINDO sudah menerapkan upah di atas UMK.

“Contohnya di PT. ERNA, karyawannya sekarang ada yang digaji Rp1,8 juta per dua minggu, kalau sebulan berarti Rp3,6 juta, udah diatas UMK,” bebernya.

Dengan UMK yang baru ini saja, diakui Konggo perusahaan merasa berat.

“Tapi karena ini aturan, mau tidak mau perusahaan ikut,” ujarnya.

Konggo berharap Pemda memahami kondisi perusahaan saat ini. “Pemda tidak bisa menciptakan lapamgan kerja kalau tidak dibantu oleh para pengusaha ini, omong kosonglah,” katanya.

Oleh karenanya, atasnama APINDO dia berharap pemerintah daerah tidak membuat peraturan yang rumit, regulasinya dipermudah.

“Sekarangkan perusahaan dibebankan dengan pajak yang begitu banyak, janganlah mereka dipersulit lagi, kalau terus dipersulit mana mungkin mereka bisa berkembang,” harapnya. (indra)