PKS Yakin Dapat Kembali Ukir Sejarah di Palangka Raya

oleh
Ilustrasi - PKS

PALANGKA RAYA – Walaupun tidak mempunyai perwakilan rakyat di DPRD Kota Palangka Raya, tak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah, tidak berani mencalonkan figur untuk maju di Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2018 mendatang.

Terbukti Heru Hidayat, yang notabene merupakan Ketua DPW PKS Kalteng, berani mengambil langkah itu, untuk Palangka Raya lebih baik. Kendati poster pencalonan dirinya,  marak terpampang di sejumlah ruas jalan belakangan ini, namun bukanlah “ujuk-ujuk” begitu saja. Pendekatan dengan partai politik (parpol) lain telah dilakukan jauh sebelumnya, walau jarang terekspos di media.

“Buat kita yang penting adalah kesepakatan. Tidak masalah menjadi nomor satu atau dua. Yang pasti ada kesepakatan untuk membangun sistem di masyarakat terutama di pemerintahan, caranya dengan mengajukan Perda,” kata Heru di Kantor DWP PKS Kalteng, Jalan G Obos Palangka Raya, Selasa (31/10/17).

PKS juga akan berpatokan dari hasil survei, agar tidak salah menjatuhkan pilihan dengan parpol mana yang nantinya akan berkoalisi. Keoptimisan terpancar dari wajah pria murah senyum ini, untuk mantap melangkah sebagai kandidat pemimpin di Kota Palangka Raya, kendati bukan menjadi KH 1.

Hal ini berkaca dari pengalaman sewaktu PKS pernah mengusung bakal calon di berbagai daerah yang tidak mempunyai kursi di DPRD, tetapi tetap bisa memenangkan Pilkada. Sejarah ini, akan kembali terukir di Kota Palangka Raya.

Potensi di dalam masyarakat yang daerah lain tidak dimiliki, yang dinilainya dapat membawa perubahan bagi Kota Palangka Raya, sudah dipetakannya. Tinggal menjadikan pembangunan secara terintegrasi.

“Tetapi saya ingin memberikan ruang, bahwa keberhasilan daerah adalah keberhasilan masyarakat. Dan itu harus tersistem. Artinya harus dilibatkan,” ujarnya.

Dicontohkannya, jika ada persoalan kemiskinan ataupun kemiskinan di dalam masyarakat, sebenarnya data valid ada di tangan rukun tetangga (RT), siapa saja warga yang masuk golongan ini. Sedangkan anggaran berada di pemerintah.

“Kalau itu nyambung, sinkron, maka akan jadi solusi. Jadi potensi yang ada di rt dapat kita optimalkan, bagi upaya pencegahan masalah lain, dengan cara berbasis RT. Sebenarnya dengan melibatkan RT, kita dapat melakukan perubahan-perubahan yang langsung ada di masyarakat,” tuturnya.

Tak dipungkiri, selama ini RT memang sudah diberdayakan, tapi sayangnya masih belum tersistem, dengan tidak ada Perda yang dibuat, sehingga anggaran untuk RT pun yang dialokasikan tidak ada secara khusus. (tva)