Diberhentikan Karena Ijasah Palsu, 20 Guru Honor Datangi DPRD Sanggau

oleh
Sejumlah Guru Kontrak Saat Beraudiensi Dengan Komisi D DPRD Sanggau

SANGGAU – Sebanyak 20 tenaga guru honor daerah yang sudah bekerja 2 tahun, terpaksa harus menelan pil pahit. Pasalnya, mereka diberhentikan dari pekerjaannya karena disinyalir menggunakan ijazah yang diduga palsu. Karena nasibnya tidak jelas, mereka akhirnya mendatangi Kantor DPRD Sanggau, Selasa (31/10/17) sekitar pukul 11.00 Wib untuk menggelar audiensi.

Mereka akhirnya diterima Komisi D DPRD Sanggau yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman sebagai koordinator Komisi C dan D. Kedatangan mereka guna berdiskusi dan mempertanyakan kejelasan nasib mereka.

Hadir dalam diskusi yang dilaksanakan di ruang rapat komisi B tersebut, Asisten II Setda Sanggau H. Roni Fauzan, Kabag Hukum Setda Sanggau Yakobus, Sekretaris BKPSDM Sanggau Herkulanus dan Pelaksana tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sudarsono.

Pelaksana tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sudaraono ditemui wartawan usai audiensi mengaku memahami keluhan tenaga guru kontrak ini ke DPRD. Mereka menjadi korban karena disenyalir menggunakan ijazah ilegal.

Oleh karenanya, lanjut Darsono mereka menggelar pertemuan dengan para guru kontrak bersama DPRD untuk mencari jalan ke luar.

“Kami mendengarkan keluhan para guru kontrak ini dan sudah melakukan klarifikasii ijazah mereka ke Universitas Darul Ulum di Jawa Timur dan ternyata nama-nama mereka tidak terdaftar di sana. Dan inilah masalahnya,” kata Sudarsono.

Untuk itu, pihaknya beraudiensi bersama para guru kontrak dan Komisi D DPRD Sanggau guna mencari solusi terbaik untuk nasin mereka le depan.

“Salah satu solusi yang ditawarkan oleh DPRD tadi, mereka kita sarankan mengajar di PAUD yang digaji menggunakan dana BOS bukan dana tenaga guru kontrak dan tidak perlu menggunakan ijazah S1,” ujarnya.

Dikatakan Sudarsono, para guru kontrak ini adalah mereka yang diterima sebagai guru kontrak tahun 2015. Mereka adalah korban Perguruan Tinggi abal-abal yang mengatasnamakan Darul Ulum Jombang Jawa Timur yang membuka perkuliahan di Tayan dan Balai.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sanggau Usman menyampaikan bahwa DPRD menerima keluhan para guru kontrak yang dianulir izajahnya karena diduga palsu. Sesuai dengan fungsi DPRD, pihaknya, kata Usman siap memfasilitasi keluhan mereka dan siap pula mencari solusi. Atas kasus ini, Politisi Demokrat itu meminta Bupati beserta seluruh jajarannya melakukan pengawasan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang terindikasi ilegal di Sanggau.

“Kami berharap tidak ada lagi masyarakat kita yang menjadi korban,” harapnya.

Dia juga meminta masyarakat berhati-hati memilih perguruan tinggi supaya tidak menjadi korban ijazah palsu. (indra)