Polemik Pagar Bank BRI, Ini Kata Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sanggau

oleh
Pagar BRI yang menjadi polemik

SANGGAU – Pembangunan pagar BRI Cabang Sanggau terus menuai polemik. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menanggapai beragaman polemik pembangunan pembangunan pagar tersebut. DPRD Sanggau misalnya, melalui Ketuanya Jumadi, DPRD secara tegas meminta pagar bangunan tersebut dibongkar.

“Kalau ternyata salah harus dibongkar. Dan memang menurut saya secara kasat mata pagar itu menyalahi aturan,” kata Jumadi kepada wartawan, Senin (30/10/17).

Oleh karenanya, politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan keluarnya perizinan sehingga berdirinya pagar tersebut.

“Kita belum tahu bagaimana dia izinnya itu, berapa luas lahannya segala. Pun kalau ternyata tanah itu sampai disitu panjang dan lebarnya, mestinya pihak bank mempertimbangkan jangan sampai terlalu mepet dijalan, harus ada rasa kemanusiaan sedikitlah untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Jumadi menduga ada kelalaian dari Dinas terkait sehingga pagar tersebut bisa berdiri.

“Katakanlah benar segitu pagarnya, nah sekarang yang ngasi izin ini butakah apa matanya, kok bisa sampai ke trotoar, kenapa tidak ke jalan jak langsung, ambil jak jalan semuanya jalan tu biar kami lewat jembatan layang jak,” ujar Jumadi kesal.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot akan segera memerintahkan Dinas PU untuk melakukan kroscek. Hanya saja Ontot sangat menyayangkan polemik itu muncul setelah bangunan pagar berdiri.

“Mestinya dari awal masyarakat protes, kalau tidak cocokkan bisa cepat kita tindaklanjuti,” katanya.

Ontot memastikan bahwa bangunan tersebut memiliki izin, hanya saja kemungkinan izin yang digunakan izin lama. Hanya saja sangat disayangkan terlalu dekat dengan jalan. Ontot mengaku belum berani memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak, sebelum meminta penjelasan dari PU

“Nanti saya panggil PU lok, kalau memang nanti ada pelanggaran tentu kita suruh bongkar,” tegasnya

Ontot menambahkan, jika berdasarkan aturan minimal 15 meter dari jalan.

“Kalau itu diterapkan bisa dak punya halaman dia (BRI). Tapi kan itu bangunan lama dan berada di dalam kota, contohnya seperti Gereja Kristen Kalimantan di Gajah Mada, kan mirip seperti itu, susah juga, nanti kita lihatlah, dalam waktu dekat ini saya akan memanggil PU,” tuturnya. (indra)