Akhir Tahun 2017, Dinas ESDM Kalbar Optimis Pajak Sektor Pertambangan Capai Rp100 M

oleh
Ilustrasi - Pajak pertambangan

PONTIANAK – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pajak daerah yang masuk dari sektor pertambangan hingga akhir tahun 2017, sebesar Rp100 milyar.

“Progres pajak dilaporkan sudah mencapai 75 persen saat ini, dan saya optimis, jika pajak daerah dari sektor pertambangan mampu mencapai target sebesar Rp100 miliar pada tahun 2017 ini,” ungkap Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar, Ansfridus J Andjioe, Senin (30/10/17).

Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah. Antara lain, memberikan teguran secara tertulis kepada perusahaan yang belum membayar pajak termasuk perusahaan yang sudah tidak beroperasi.

“Merujuk pada undang-undang yang ada, bahwa semua perusahaan pertambangan wajib membayar pajak, meski perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi,” katanya.

Terkait perusahaan pertambangan, baik tambang mineral maupun tambang galian golongan C, seperti pasir dan batu, yang sudah beroperasi dan mengantongi izin adalah sebanyak 640 perusahaan.

“Dari jumlah tersebut, sekitar 12 perusahaan dinyatakan sudah tidak beroperasi lagi, perusahaan pertambangan sendiri dikenai dua pajak oleh pemerintah daerah, yaitu pajak land reint (sewa tanah) dan pajak royalti,” terangnya.

Untuk perusahaan tambang galian golongan C, pembayaran pajaknya dibayarkan ke kas negara melalui pemerintah kabupaten atau kota.

“Sedangkan untuk perusahaan tambang mineral, seperti perusahaan tambang bauksit, logam dan lainnya maka pajaknya dibayarkan kepada kas negara melalui pemerintah provinsi,” pungkasnya. (Budi)