Masyarakat Pertanyakan Asal Usul Anggaran Pembangunan Pasar Daerah di Ketapang

oleh
Puluhan bangunan kios non permanen yang di bangun pemerintah daerah di pasar ranggr sentap, mulai di pertanyakan warga. Foto : Rizar

KETAPANG – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang hendak memindahkan pedagang di pasar Haji Bujang Hamdi ke pasar daerah Rangge Sentap, pasca penggusuran yang di lakukan oleh aparat gabungan pemerintah daerah, hingga hari ini masih menuai kontroversi.

Pasalnya, pembongkaran bangunan pasar yang di anggap illegal oleh pemerintah ini, berada di atas lahan milik pribadi, masuk dalam zona ekonomi, dan tidak mengganggu lalu lintas jalan raya seperti pasar-pasar lain di Ketapang, Kalimantan Barat, demikian hal itu di sampaikan Isa Anshari, tokoh masyarakat Kabupaten Ketapang, yang turut memprotes kebijakan itu, serta sejak awal ikut mengawal kasus, yang berujung terjadi bentrok antara warga setempat dengan aparat saat pembongkaran paksa di lakukan oleh pemerintah daerah setempat beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya pembongkaran yang di lakukan oleh pemerintah itu tidak berdasar, tanpa putusan pengadilan, dan sangat arogan, karena pasar itu berada di atas lahan milik pribadi, dan sesuai dengan peta zona ekonomi Kota Ketapang”. ujar Isa saat ditemui awak media dikediamannya, Sabtu (28/10/17).

Tak hanya itu, Isa juga menyayangkan adanya intimidasi yang dilakukan petugas kepada para pembeli, dengan modus berjaga di lokasi pasar, yang selama ini aman dari tindak kriminal apapun.

“Untuk penjagaan sendiri, saya melihat ada kejanggalan, karena lebih ke arah intimidasi mental terhadap pembeli, yang akan berbelanja di pasar Haji Bujang Hamdi, setelah pedagang memutuskan untuk tetap bertahan di antara puing bangunan yang telah roboh, dan membangun lapak baru dengan bahan seadanya,” jelasnya.

Sementara itu, Isa juga mempertanyakan keberadaan kios non permanen yang berada di pasar Rangge Sentap, yang menurut pemerintah di bangun menggunakan APBD, sebagai wadah untuk menampung pedagang yang sudah digusur, dan akan dilaporkannya ke Komnasham, Kementrian Perdagangan, Ombusman, dan Mabes Polri dalam waktu dekat.

“Saya curiga pembongkaran ini adalah pesanan dari sekelompok orang, yang juga mengucurkan dana untuk membangun kios non permanen di pasar Rangge Sentap, dan bukan dari anggaran pemerintah daerah seperti yang diberitakan, dan kita dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan kejanggalan ini,” tuturnya.

Sementara itu Novi, seorang pedagang ayam mengatakan kepada B-ONETV, bahwa kerugian yang mereka tanggung tidak sepadan dengan bangunan kios milik mereka yang dibongkar oleh petugas, bahkan banyak di antara barang dagangan yang hancur tanpa bisa diselamatkan saat terjadi pembongkaran kemarin.

“Buat apa kios-kios di pasar Rangge Sentap itu, bangunannya saja berada di atas badan jalan, tidak permanen, masih bagus kios kita kemaren karena berada di lokasi pasar dan memang ramai pembeli. Memangnya kalau mengisi kios di sana barang kita yang rusak di ganti pemerintah?, kan tidak,” tegas Novi saat berjualan ayam di pasar Haji Bujang Hamdi, Sabtu (28/10/17).

Novi juga mengatakan, jika memang harus pindah ke pasar lain, pemerintah harus berkomitmen untuk segera menertibkan pasar-pasar yang di anggap illegal lain, sebagai penegakan perda yang sesungguhnya, bukan atas kepentingan dan suruhan seseorang atau kelompok tertentu.

“Kalau memang dipaksa harus pindah ke pasar daerah Rangge Sentap, pemerintah harus membuktikan bahwa penegakan perda memang tidak tebang pilih, bukan atas desakan dan pesanan sekelompok orang besar, yang memang berkeinginan atas lahan pasar milik almarhum ini,” tutupnya. (Rizar)