Warga Sanggau Belum Tau Registrasi Ulang Sim Card

oleh
Kartu pra bayar

SANGGAU – Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mewajibkan pelanggan telekomunikasi mendaftarkan ulang atau registrasi ulang SIM card/ kartu prabayar dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), masih belum diketahui semua warga.

Seperti yang dialami Hasnah, warga Kelurahan Ilir Kota misalnya. Dia mengaku selama ini tidak mengetahui adanya belum mengetahui kewajiban mendaftar ulang kartu ponsel yang digunakannya.

“Belum tahu saya, bagaimana caranya ya,” tanyanya kepada wartawan, Jumat (27/10/17).

Ia bahkan terkejut ketika mengetahui bahwa ada sanksi jika tidak melakukan registrasi ulang yang dimulai 31 Oktober 2017.

“Wah, kacaulah kalau memang begitu (diblokir), ” ujar Hasnah.

Untuk menyukseskan program tersebut, Kementerian Kominfo menggandeng operator telekomunikasi seluler menyebar SMS yang isinya mengimbau kepada pelanggan agar segera melakukan registrasi ulang SIM card.

“Saya kurang tahu juga saya sudah dapat SMS itu atau tidak, nantiah saya cek lagi di kotak pesan masuk,” katanya.

Hal senada juga disampaikan, Sri. Dia mengaku belum mengetahui aturan baru tersebut dan belum menerima SMS dari Kementerian Kominfo.

“Ndak tahu ya, SMS dari Kominfo juga belum ada,” kilah warga Sosok ini.

Sementara itu, Yanti mengaku baru mengetahui aturan baru tersebut ketika menerima SMS dari Kominfo.

“Saya ada terima SMS dari Kominfo. Isinya, Per 31 Oktober 2017 Pelanggan wajib daftar ulang kartu prabayar dengan validasi No Induk Kependudukan & KK. SMS Ulang <spasi> NIK#nomorKK# ke 4444 atau tsel.me/daftarulang info:188,” ujarnya sambil menunjukkan buktu SMS itu.

Menurut Yanti, setelah melakukan registrasi ulang dengan mengirim format SMS seperti yang tertera di SMS dari Kominfo dan registrasi berhasil, pelanggan akan mendapat pemberitahuan dari 4444 yang isinya nama lengkap dan alamat sesuai KTP.

Untuk diketahui, peraturan registrasi ulang itu tertuang dalam Peraturan Menteri no. 14 tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan yang dirancang untuk memvalidasi identitas asli pengguna dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tidak hanya berlaku bagi pelanggan yang membeli SIM card baru. Artinya, seluruh pengguna (termasuk pelanggan lama) diwajibkan mendaftar ulang paling lambat pada 28 Februari 2018. (indra)