Wah.! Pagar Bank BRI di Sanggau Amputasi Hak Pejalan Kaki

oleh
Pagar Bangunan BRI Yang Menuai Polemik Karena Dituding Memakan Badan Jalan Negara. Foto : Indra

SANGGAU – Pembangunan gedung baru Bank BRI cabang Sanggau di Jalan Ahmad Yani, tepatnya disimpang empat lampu merah pasar Sentral, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas menuai polemik. Pasalnya, bangunan yang dilengkapi pagar tersebut dituding melanggar Perda nomor 16 tahun 2013 bab XII pasal 31 nomor 03 dan pasal 32 dan pasal 33, demikian hal itu Edi Siswanto, warga Sanggau kepada B-ONETV, Jumat (27/10/17).

Edi yang juga ketua LPJK Kabupaten Sanggau itu mendesak pemerintah untuk menindak tegas pihak BRI yang seakan-akan mengabaikan hak pejalan kaki.

“Mereka telah mengamputasi hak pejalan kaki, mestinya pagar yang mereka bangun tidak sampai mepet ke badan jalan, bayangkan kalau ada pejalan kaki yang hendak ke pasar, bisa terserempet kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut,” katanya.

Untuk itu, Dia mengaku sudah dua kali melayangkan surat protes ke DPRD. Surat pertama dilayangkan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan surat ke dua dilayangkan pada tanggal 4 Oktober 2017. Tidak hanya ke DPRD, dia juga melayangkan surat protes ke Bupati Sanggau yang dikirim tanggal 28 Agustus 2017.

“Kami masih menunggu konfirmasi dari DPRD dan Bupati, dan kami minta pihak BRI ini ditindak tegas, termasuk pihak yang mengeluarkan IMB, jika dalam waktu satu bulan tidak ditindaklanjuti, kami akan mendatangi kantor DPRD,” tegasnya.

Dikatakan Edi, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi ataupun usaha.

Lebih lanjut ditambahkan Edi, dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

“Kalau kita melihat pagar yang dibangun pihak Bank BRI itu jelas pelanggaran UU dan Perda,” terangnya.

Menurutnya, ada dua macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki.

Ancaman pertama pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ), atau setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 seperti yang tertuang dalam Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

“Ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki,” tegasnya. (indra).