Ini Masalah DLH Mengawasi Pabrik di Sanggau

oleh
Ilustrasi - Pabrik

SANGGAU – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sanggau, Basita Ginting mengatakan, pengawasan aktivitas pabrik terhadap dampak lingkungan tak biisa diserahkan sepenuhnya kepada DLH Kabupaten Sanggau. Minimnya anggaran dan personel masih menjadi kendala yang dihadapi.

“Kita cuma punya tiga orang yang bisa ke lapangan. Kita juga tak punya yang namanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Yang ada itu di Pemprov,” kata Basita kepada b-onetv.id, Rabu (25/10/17) sore.

Dia menyebut, di Kabupten Sanggau tak kurang 20-an pabrik yang perlu diawasi. Untuk pengawasan, selama ini DLH mengandalkan laporan masyarakat maupun laporan periodik dari pihak perusahaan terkait pelaksanaan penanganan, dan pengolaan pemantauan lingkungan.

“Itu enam bulan sekali disampaikan. Dalam enam bulan kan dia (pabrik) ada kewajiban melakukan pemantauan, setiap bulan juga ada. Termasuk limbah yang tergolong B3 seperti oli dan accu-accu bekas,” ujarnya.

Akibat kurangnya petugas dan minimnya anggaran, terpaksa pihaknya mengecek ke pabrik setahun sekali. Pasalnya, lanjut Basita, tak mungkin dengan jumlah personel yang hanya tiga orang harus turun ke 20 pabrik se-Kabupaten Sanggau.

“Sekarang pengawasan ini ada juga yang namanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada yang dari pusat, ada yang provinsi. Atau ada yang dia (pabrik/perusahaan) melapor sendiri dalam rangka proper.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menambah anggaran untuk pengawasan dan pengambilan sample,” harapnya.

Jika ada laporan masyarakat, DLH akan lebih dulu berkoordinasi dengan Camat. Dalam hal pengecekan limbah misalnya, tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

“Seperti kemarin kan (di PT. TBS Kembayan) kita juga ambil sample airnya. Tapi dari pihak kesehatan bilang, tak sembarangan dalam pengambilan sample itu. Harus tahu dimana tempatnya, jam berapa, apakah sudah bercampur dengan air hujan atau tidak, teknik pengambilannya, alat yang dipakai dan sebagainya,” kata Basita.

Ia juga mengungkapkan, sepanjang 2017, sedikitnya sudah ada tiga pengaduan masyarakat terkait limbah pabrik, terutama pabrik kelapa sawit. Ia juga mengaku sudah melayangkan surat teguran ke pihak perusahaan.

“Di Sosok itu ada dua, PT. APS dan SBW. Terakhir itu PT.TBS,” tuturnya. (indra)